Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
16 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
15 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
16 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
17 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
15 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
16 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Home  /  Berita  /  MPR RI

Ratusan Akademisi bersama 'Jutaan Rakyat' Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap

Ratusan Akademisi bersama Jutaan Rakyat Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap
Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan (Kaos biru) dalam sebuah kunjungan ke masyarakat. (Dok. Ist.)
Kamis, 08 Oktober 2020 11:38 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker).

Demokrat yang sejak lama menolak UU Ciptaker, kata Syarief, kini makin kokoh sikap lantaran ratusan guru besar hingga dekan dari berbagai universitas juga menyampaikan penolakan terhadap UU Ciptaker melalui surat terbuka kepada Presiden, para menteri, dan DPR RI. Selain Demokrat dan akademisi, penolakan juga menjadi sikap ratusan ribu buruh dan Rakyat.

"Bahkan jutaan," kata Syarief kepada Wartawan Senayan, Kamis (8/10/2020).

Para Guru Besar dan Akademisi, menurut Syarief, adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis lantaran pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan objektif.

Olehnya itu, menurut Syarief, penolakan Guru Besar terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan secara janggal pada Senin (5/10/2020) harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.

"Dari para guru besar karena UU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusahan dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan," ungkap Syarief Hasan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, MPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/