Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
Hukum
14 jam yang lalu
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
2
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
Umum
10 jam yang lalu
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
3
Ketua Umum PB KAMI Dukung Langkah Tegas Kapolri Bersihkan Institusi
Hukum
16 jam yang lalu
Ketua Umum PB KAMI Dukung Langkah Tegas Kapolri Bersihkan Institusi
4
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
Hukum
10 jam yang lalu
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
5
Lawan Melbourne Victory, Persib Incar Tiga Poin Demi Tiket 16 Besar ACL 2
Sepakbola
23 jam yang lalu
Lawan Melbourne Victory, Persib Incar Tiga Poin Demi Tiket 16 Besar ACL 2
6
Marc Klok Terlecut Balas Pengorbanan Suporter Persib Yang Borong Tiket ACL 2
Sepakbola
23 jam yang lalu
Marc Klok Terlecut Balas Pengorbanan Suporter Persib Yang Borong Tiket ACL 2
Home  /  Berita  /  MPR RI

Ratusan Akademisi bersama 'Jutaan Rakyat' Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap

Ratusan Akademisi bersama Jutaan Rakyat Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap
Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan (Kaos biru) dalam sebuah kunjungan ke masyarakat. (Dok. Ist.)
Kamis, 08 Oktober 2020 11:38 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker).

Demokrat yang sejak lama menolak UU Ciptaker, kata Syarief, kini makin kokoh sikap lantaran ratusan guru besar hingga dekan dari berbagai universitas juga menyampaikan penolakan terhadap UU Ciptaker melalui surat terbuka kepada Presiden, para menteri, dan DPR RI. Selain Demokrat dan akademisi, penolakan juga menjadi sikap ratusan ribu buruh dan Rakyat.

"Bahkan jutaan," kata Syarief kepada Wartawan Senayan, Kamis (8/10/2020).

Para Guru Besar dan Akademisi, menurut Syarief, adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis lantaran pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan objektif.

Olehnya itu, menurut Syarief, penolakan Guru Besar terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan secara janggal pada Senin (5/10/2020) harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.

"Dari para guru besar karena UU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusahan dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan," ungkap Syarief Hasan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, MPR RI, Badminton, DKI Jakarta
wwwwww