Anis Sebut ada Diagnosis Keliru di Ciptaker

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai, ada kekeliruan dalam memandang tantangan ekonomi bangsa jika solusi yang digunakan adalah membuat Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Sementara pemerintah mengganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang melambat akibat krisis sebagai dampak Pandemi Covid-19, menurut Anis, perlambatan ekonomi saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi. Pasalnya, permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar (fundamental).

"Di antara permasalahan ekonomi Indonesia yang mendasar adalah produktivitas tenaga kerja kita yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64,” terang Anis.

Kata Anis, perimgkat tersebut memunjukkan bahwa Indonesia kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, "walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93,".

"Sementara RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru, bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja," tandas Anis.

Berdasarkan data ini, Anis menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan.

Selanjutnya, tambah Anis, Omnibuslaw Ciptaker hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental (mendasar).

Jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini, menurut Anis ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi.

Anis melanjutkan, Omnibuslaw Ciptaker yang dimaksudkan untuk mempermudah investasi, tapi meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, "adalah diagnosis yang keliru,".***