Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
16 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
16 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
16 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
16 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
17 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
16 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Voli

Rp 8 Triliun BSU Digunakan untuk Bantu Guru Honorer

Rp 8 Triliun BSU Digunakan untuk Bantu Guru Honorer
Menaker RI, Ida Fauziyah. (Gambar: Dok. Tangkapan layar virtual)
Senin, 19 Oktober 2020 09:26 WIB
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengungkapkan ada sebesar Rp 8 triliun anggaran bantuan subsidi upah (BSU) yang akhirnya digunakan untuk membantu Guru Honorer.

"Banyak tenaga guru honorer yang menyampaikan surat pada Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa mereka juga terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dana yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan kami kembalikan untuk selanjutnya ditransfer kepada tenaga guru honorer," kata Menaker Ida dikutip dari Antara, Senin (19/10/2020).

Ida menjelaskan, dana tersebut adalah dana yang urung dibagikan kepada sejumlah pekerja lantaran tak memenuhi persyaratan menerima BSU.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp37,7 triliun pada pekerja terdampak COVID-19 untuk 15,7 juta pekerja yang eksis bekerja dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Namun dari alokasi Rp37,7 triliun itu kami kembalikan lagi Rp8 triliun karena data (pekerja, red.) yang diterima awal  15,7 juta (pekerja, red.) ternyata yang memenuhi syarat hanya 12,4 juta," katanya di Pekalongan, Minggu sore.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Badminton, Nasional, Voli
wwwwww