Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
23 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
24 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
3
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
23 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
4
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
23 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
5
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
12 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
6
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Sepakbola
22 jam yang lalu
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Home  /  Berita  /  Nasional

Diungkap Mendagri, Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Bunganya Dinikmati Pengusaha

Diungkap Mendagri, Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Bunganya Dinikmati Pengusaha
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (jpnn)
Sabtu, 24 Oktober 2020 10:25 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sekitar Rp252 triliun APBD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih dipendam di bank.

Dikutip dari sindonews.com, Tito menuturkan, dana yang dipendam Pemda-Pemda di bank itu seharusnya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dijelaskannya, uang mencapai Rp252,78 triliun itu dimasukkan Pemda di bank dalam bentuk deposito, sedangkan bunganya justru dinikmati pengusaha.

''Ini disimpan, tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas,'' kata Tito dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).

Pemerintah daerah, lanjut Tito, bisa dinilai oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat.

Total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun.

''Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19,'' bebernya.

Dia mendesak kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83%.

''Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tingal dua bulan tapi belanja baru 51%,'' jelasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Voli, Nasional
wwwwww