Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Boy Pohan Berebut Tiket Wasit/Juri Tinju Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
23 jam yang lalu
Boy Pohan Berebut Tiket Wasit/Juri Tinju Olimpiade 2024 Paris
2
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
Olahraga
16 jam yang lalu
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
3
Kejutan, Aditya Tahan Remis Unggulan Pertama di Pertamina Indonesia Grand Master Tournament 2024
Olahraga
19 jam yang lalu
Kejutan, Aditya Tahan Remis Unggulan Pertama di Pertamina Indonesia Grand Master Tournament 2024
4
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
Olahraga
11 jam yang lalu
Pelita Jaya Jadi Tim Pertama Lolos BCL Asia, Coach Ahang Blak-blakan Terkait Persaingan di Next Round
5
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
Olahraga
11 jam yang lalu
UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2027
6
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
Olahraga
16 jam yang lalu
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
Home  /  Berita  /  Nasional

Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Cari Aman

Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Cari Aman
Mendagri Tito Karnavian. (industry.co.id)
Sabtu, 24 Oktober 2020 10:33 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sekitar Rp252 triliun APBD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih dipendam di bank.

Dikutip dari sindonews.com, Tito menuturkan, dana yang dipendam Pemda-Pemda di bank itu seharusnya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dijelaskannya, uang mencapai Rp252,78 triliun itu dimasukkan Pemda di bank dalam bentuk deposito, sedangkan bunganya justru dinikmati pengusaha.

''Ini disimpan, tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas,'' kata Tito dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).

Pemerintah daerah, lanjut Tito, bisa dinilai oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat.

Total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun.

''Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19,'' bebernya.

Dia mendesak kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83%.

''Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tingal dua bulan tapi belanja baru 51%,'' jelasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Pemerintahan, Nasional
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/