Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
18 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
16 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
7 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
7 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
7 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
6
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
7 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Home  /  Berita  /  Nasional

Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Cari Aman

Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Cari Aman
Mendagri Tito Karnavian. (industry.co.id)
Sabtu, 24 Oktober 2020 10:33 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sekitar Rp252 triliun APBD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih dipendam di bank.

Dikutip dari sindonews.com, Tito menuturkan, dana yang dipendam Pemda-Pemda di bank itu seharusnya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dijelaskannya, uang mencapai Rp252,78 triliun itu dimasukkan Pemda di bank dalam bentuk deposito, sedangkan bunganya justru dinikmati pengusaha.

''Ini disimpan, tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas,'' kata Tito dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).

Pemerintah daerah, lanjut Tito, bisa dinilai oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat.

Total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun.

''Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19,'' bebernya.

Dia mendesak kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83%.

''Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tingal dua bulan tapi belanja baru 51%,'' jelasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Voli, Nasional
wwwwww