Ini Tiga Kandidat Calon Kapolri Rekomendasi Kompolnas dan Wanjakti

JAKARTA - Sejumlah Jenderal Bintang Tiga di institusi Bhayangkara akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kapolri Idham Azis.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane memperkirakan Istana akan melirik dua kandidat utama berdasarkan rekomendasi dari dua institusi, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri (Wanjakti).

Ia berharap, proses pencalonan Kapolri saat ini mengikuti prosedur baku, tidak seperti pada saat Idham Azis menjadi Kapolri. "Tahun lalu tidak melalui proses Wanjakti. Nama Idham Azis diperoleh Presiden hanya melalui usulan Kompolnas," ungkapnya, Sabtu (19/12/2020) lalu.

Dalam menentukan calon Kapolri pengganti Idham Azis, Neta melihal ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Istana. Pertama, sejauhmana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi. Kedua, calon Kapolri pengganti Idham Azis harus bisa mengkonsolidasikan internal kepolisian.

"Khususnya, jam terbang yang dimilikinya, kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri, dan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian," terangnya.

Ketiga, calon Kapolri menurutnya tidak memiliki kerentanan masalah, terutama yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat. "Ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri, karena masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old," jelasnya.

Neta mengatakan, pada pertengahan Januari 2021 paling tidak Istana telah mengantongi para kandidat dan sudah dikirim ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan. "Minimal 20 hari sebelum Kapolri Idham Azis pensiun nama calon penggantinya sudah bisa diproses," tandasnya.

Informasi yang beredar di media, Wanjakti saat ini tengah menggodok 10 nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya merupakan komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengakui, telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan diusulkan ke Jokowi.

Namun dia tidak menyebut nama kandidat tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 11 ayat (6) huruf B menyatakan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yakni kepangkatan dan jenjang karier.

"Yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri," ucap Poengky, Sabtu (19/12/2020).

Jika melihat berbagai argumen dari dua institusi yang dapat memberikan rekomendasi kandidat calon Kapolri kepada Presiden, ada dua angkatan yang paling memungkinkan menjadi Kapolri yaitu angkatan pendidikan akademi kepolisian 1988 dan angkatan 1989.

Setidaknya, ada 3 orang nama Komisaris Jenderal (Komjen) yang diunggulkan dari percaturan argumen, yaitu di angkatan 1988 meliputi Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); serta Komjen Pol Agus Andrianto selaku Kabaharkam angkatan 1989.

Gatot Eddy Pramono. Selama masa pandemi Covid-19, Wakapolri Gatot Eddy Pramono kerapkali muncul di publik karena ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Gatot Eddy Pramono hingga saat ini disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Aziz. Pria kelahiran Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965 berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri ia menjabat Kapolda Metro Jaya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, Gatot Eddy merupakan satu dari tiga nama yang paling direkomendasikan untuk menjadi Kapolri.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memberikan gambaran keuntungan Komjen Pol Gatot menjadi Kapolri. Dengan masa kerja masih tiga tahun dan sudah cukup senior.

"Pengalaman Komjen Pol Gatot Eddy perlu perhitungkan, pernah jabat Kapolda Metro Jaya sehingga paham soal situasi lapangan," ujarnya, Rabu (24/12/2020) di Jakarta.

Kedua adalah Boy Rafli Amar, kariernya mirip dengan Tito Karnavian yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua. Boy saat ini juga menduduki jabatan Kepala BNPT. Perbedaannya, Boy banyak dikenal sebagai humas Polri.

Boy Rafli Amar lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo.

Staf Pengajar Universitas Tarumanagara Dr Urbanisasi memprediksi, Boy Rafli sangat layak untuk menjadi Kapolri. Selain sosok humanis, ia juga memiliki kemampuan komunikasi ke segala lini.

"Hal ini merupakan modal sekaligus Prestasi Komjen Boy Rafly ketika Menjadi Kadiv Humas Polri," kata Urbanisasi.

Lebih lanjut Urbanisasi mengatakan salah satu prestasi terbaik Boy Rafli sebagai perwira polisi adalah ketika bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror. "Kasus Terorisme yang ditangani pak Boy termasuk kasus berskala besar dan jangkauannya internasional, beliau menangani kasus bom Bali," tukasnya.

Dalam menangani kasus Bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, Ali Imron, Doktor Azhari, Nurdin M Top. Bahkan, dengan Ustaz Abu Bakar Baa’syir, ketua pesantren Ngeruki Solo yang dulu membaiat orang-orang atau pelaku-pelaku bom Bali.

Ketiga, Agus Andrianto, lulusan Akpol 1989 ini diketahui berpengalaman dalam bidang reserse, sebelum jadi Kabaharkam ia menjabat Kapolda Sumut menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang menjadi Ketua KPK.

Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967 ini sangat gencar mengkampanyekan penggunakan produk dalam negeri di institusi kepolisian.

Dari ketiga nama tersebut, siapakah yang akan menjadi kandidat calon Kapolri? Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Supriansa mengaku belum ada nama kandidat yang secara resmi dikirimkan Presiden ke DPR. "Dari fit and proper test nanti baru bisa disimpulkan," jawabnya singkatnya.***