Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Atletik Menuju Era Industri, LBP Dinilai Penuhi Kriteria Pimpin PB PASI
Olahraga
21 jam yang lalu
Atletik Menuju Era Industri, LBP Dinilai Penuhi Kriteria Pimpin PB PASI
2
Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa ke DPR
Politik
14 jam yang lalu
Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa ke DPR
3
Kapolres Serang Perintahkan Cukur Rambut Anggotanya yang Gondrong 
Umum
22 jam yang lalu
Kapolres Serang Perintahkan Cukur Rambut Anggotanya yang Gondrong 
4
WHO Prediksi Tahun Ini Pandemi Covid-19 Makin Parah, Ini Alasannya
Kesehatan
21 jam yang lalu
WHO Prediksi Tahun Ini Pandemi Covid-19 Makin Parah, Ini Alasannya
5
Ombak Besar Mirip Tsunami Terjang Manado, Warga Berhamburan, Begini Penampakannya
Peristiwa
23 jam yang lalu
Ombak Besar Mirip Tsunami Terjang Manado, Warga Berhamburan, Begini Penampakannya
6
PSSI Buka Seleksi Pelatih Timnas Wanita
Sepakbola
21 jam yang lalu
PSSI Buka Seleksi Pelatih Timnas Wanita
Home  /  Berita  /  Umum

HNW Dukung Sikap Komunitas Pers atas Maklumat Kapolri

HNW Dukung Sikap Komunitas Pers atas Maklumat Kapolri
Wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam suatu kesempatan sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta. (foto: ist)
Senin, 04 Januari 2021 10:45 WIB

JAKARTA - Wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap Dewan Pers beserta komunitas pers Indonesia yang mempersoalkan Pasal 2 huruf d Maklumat Kapolri yang salah satu isinya melarang penyebaran konten terkait Front Pembela Islam (FPI).

HNW merujuk kepada ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa ketentuan kebebasan mendapatkan dan mencari informasi itu memang merupakan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat derogable (bisa dibatasi). Dan ketentuan pembatasannya merujuk kepada Pasal 28J ayat (2).

"Namun, yang perlu dipahami adalah pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bukan berdasarkan Maklumat Kapolri. Apalagi hierarki aturan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah 'Maklumat Kapolri'", ujarnya melalui siaran pers yang dikutip GoNews.co Senin (4/1/2020).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Umum, Hukum, Nasional, MPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww