Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pernah Diramal Mbak You, Gunung Semeru Hari Ini Meletus, Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 KM
Peristiwa
20 jam yang lalu
Pernah Diramal Mbak You, Gunung Semeru Hari Ini Meletus, Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 KM
2
Tanpa Atribut, FPI Buka Posko Dapur Umum dan Bantu Evakuasi Korban Banjir di Kalsel
Peristiwa
19 jam yang lalu
Tanpa Atribut, FPI Buka Posko Dapur Umum dan Bantu Evakuasi Korban Banjir di Kalsel
3
Bicara Soal Kalah Atau Menang, Agung Firman: Enjoy Saja
Olahraga
23 jam yang lalu
Bicara Soal Kalah Atau Menang, Agung Firman: Enjoy Saja
4
Lampung Diguncang Gempa 5,4 SR, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Peristiwa
19 jam yang lalu
Lampung Diguncang Gempa 5,4 SR, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
5
Praveen/Melati dan Greysia/Apriyani ke Final
Olahraga
23 jam yang lalu
Praveen/Melati dan Greysia/Apriyani ke Final
6
Hujan Deras, Kota Manado Direndam Banjir
Peristiwa
20 jam yang lalu
Hujan Deras, Kota Manado Direndam Banjir
Home  /  Berita  /  Nasional

Senator Apresiasi Bansos Tunai, Tapi Beberapa Hal harus Diperhatikan termasuk Tingkat Kemahalan

Senator Apresiasi Bansos Tunai, Tapi Beberapa Hal harus Diperhatikan termasuk Tingkat Kemahalan
Penerima Bansos Tunai atau BST saat peluncuran program BST di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2020). (gambar: tangkapan layar video setpres)
Kamis, 07 Januari 2021 20:06 WIB

JAKARTA - Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan apresiasinya pada presiden RI Joko Widodo atas penetapan program Bantuan Sosial (Bansos) Tunai atau BST. BST, menurut Filep, relatif lebih efektif dan efisien, tapi pengawasannya tetap harus jadi perhatian.

"Bantuan dengan format transfer langsung pun harus tetap diawasi. Kejahatan itu, terutama korupsi, baik secara bersama-sama (sistem) maupun secara individu, bisa saja terjadi dengan modus operandi baru yang belum terdeteksi. Fungsi pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan internal dan ekternal. Secara internal berasal dari lingkungan perbankan atau pos itu sendiri; sedangkan secara eksternal dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Misalnya, rekening baru yang bisa saja dibuat oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi," papar Filep kepada GoNews.co, Kamis (7/1/2021).

Untuk itulah, lanjut Filep, koordinasi di tiap lini tetap diperlukan, "misalnya mengenai kesesuaian data penerima, dan siapa yang bertangunggjawab bila data di lapangan tidak sesuai dengan data yang dimiliki negara,".

Filep mengatakan, perlu juga diperhitungkan mengenai tingkat kemahalan harga barang konsumsi.

"Pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat kemahalan dari tiap daerah di Indonesia, apalagi di masa pendemi," kata Senator dari Papua Barat itu.

Harga barang konsumsi di Papua dan Papua Barat memang terbilang mahal jika dibanding degan harga di pasaran kota-kota sekitaran ibukota Jakarta.

Per Juli 2020 misalnya, di kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, harga beras setara Rp2 juta per 10 kilogram, sementara harga mie instan di kisaran Rp1 juta per dus, berdasarkan penelusuran GoNews.co.

Sementara di Papua Barat, kata Filep, harga beras di kawasan pusat kabupaten berkisar Rp70 ribu per 5kg, dan 3-4 kali lipat di wilayah luar pusat kabupaten. Di sisi lain, belum cukup banyak bank di daerah-daerah yang terletak jauh dari pusat kabupaten, sehingga masyarakat harus membayar ongkos transportasi yang lumayan untuk menuju bank.

Untuk diketahui, BST atau Bansos Tunai adalah bantuan senilai Rp300.000 per penerima/per bulan dan berlangsung selama 4 bulan sejak Januari 2021. Penerima Bansos Tunai atau BST, ditetapkan berdasarkan data dari Pemerintah Daerah (Pemda). Penyalurnya adalah Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui bank himbara (himpunan bank milik negara) dan PT Pos.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPD RI, Nasional, Pemerintahan, Ekonomi
wwwwww