PAN Tolak RUU IKN masuk Prolegnas 2021, Pengamat Pertanyakan Kemampuan Pembiayaan IKN

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari fraksi PAN, Guspardi Gaus menyatakan, fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Fraksi PAN, kata Guspardi, menilai keberadaan RUU IKN belum mendesak untuk dimasukkan prolegnas 2021 dan perlu ditinjau kembali. Hal itu mengingat kondisi negara saat ini sedang fokus menghadapi pandemi Covid-19, yang berimbas pada sulitnya kondisi keuangan negara.

Meski menolak RUU IKN, kata Guspardi, PAN mengapresiasi usulan pemeritah terhadap RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan.

Hal tersebut disampaikan Guspardi saat membacakan pandangan fraksi PAN dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama penetapan prolegnas prioritas 2021 yang digelar di Senayan, pada kamis (14/1/2021) malam.

Sebanyak 33 RUU telah masuk daftar prolegnas 2021 dari hasil rapat Baleg dengan pemerintah itu. Selanjutnya, rapat paripurna DPR akan menjadi penentu final mana saja RUU yang akan masuk dalam prolegnas 2021.

Seperti diketahui, RUU IKN muncul menyusul rencana pemerintahan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Proyek yang ditaksir akan menelan dana lebih kurang Rp400 triliun itu tertunda lantaran pandemi Covid-19.

Terkait hal ini, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo meyakini legislasi IKN akan segera terealisasi.

"Sekarang di DPR, tidak ada kekuatan yang bisa kalahkan koalisi pemerintah. Nyaris tidak ada oposisi," katanya, dikutip dari Rakyat Merdeka, Minggu (17/1/2021).

Tapi, kata Agus, meskipun akhirnya UU IKN baru disahkan nantinya, proyek IKN belum tentu bisa dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan tahun 2023 saja, kata dia, sulit memulai pembangunan IKN.

"Anggarannya dari mana? BUMN juga sudah melet semua. Kereta cepat Bandung saja gagal. Cuma sampai Padalarang," sindirnya.***