Agar Dapat Mi Instan, Korban Gempa Harus Bawa KK, Padahal Tertimbun Reruntuhan Rumah
 |
| Rumah warga hancur setelah diguncang gempa magnitudo 6,2, di Mamuju, Sulawesi Barat. (int) |
Selasa, 19 Januari 2021 08:40 WIB
MAMUJU -- Warga korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mengeluhkan prosedur pengambilan bantuan dari pemerintah berupa mi instan dan bahan makanan lainnya, yang harus memperlihatkan kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).
Padahal, sebagian korban gempa tidak memegang KK dan atau KTP karena tertimbun reruntuhan bangunan rumah mereka yang ambruk dan hancur.
Dikutip dari Suara.com, agar tetap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, ada warga yang berusaha mencari KK di reruntuhan rumahnya, meski pun berisiko tertimpa bangunan puing-puing bangungan.
Seperti dilakukan Firman, warga Jalan Baharuddin Lopa, Mamuju. Firman mengaku, saat datang meminta bantuan di salah satu posko pemerintah, warga diwajibkan memperlihatkan kartu keluarga, sebagai syarat mendapatkan bantuan.
''Saya datang di salah satu posko bantuan yakni di posko Pendopo. Saya minta bantuan, tapi disuruh sediakan kartu keluarga. Bahkan harus rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan bantuan,'' kata Firman kepada terkini.id -- jaringan suara.com
Firman mengaku rumahnya rusak berat karena runtuh diguncang gempa. Namun, karena harus ada kartu keluarga untuk mendapatkan bantuan, dia terpaksa pulang dan memberanikan diri mencari kartu keluarga di reruntuhan rumahnya.
''Saya memberanikan diri kembali di rumah mencari kartu keluarga yang sudah tertimbun. Padahal takut ada gempa susulan,'' jelas pria asal Bulukumba yang kini sudah berdomisili di Sulbar itu, kepada terkini.id, Senin (18/1/2021), di tenda pengungsian.
Demi mengharapkan bantuan, kata Firman, dia kembali ke posko yang menyediakan paket bantuan untuk pengungsi gempa bumi.
''Alhamdulillah, setelah saya mendapat kartu keluarga, saya kembali ke tempat tadi. Saya antri lama. Alhamdulillah dapat walau mi instan saja, tapi tetap kami syukuri,'' kisahnya.
Firman mengungsi bersama anggota keluarganya di posko Pengungsian Stadion Manakarra.
Ia berharap kepada pemerintah agar perlu mempersulit warga untuk mendapatkan bantuan, seperti bersyarat harus memiliki kartu keluarga atau KTP.
''Ini kan bencana, dipastikan banyak masyarakatnya yang menjadi korban tidak sempat mengambil kartu keluarga atau KTP. Jadi, kami berharap semoga pemerintah bisa memahami dan mengerti,'' harap Firman.
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako memperlihatkan kartu keluarga agar bantuan tepat sasaran.***
