Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Soal Deni dan Eko, Hifni Ingatkan Sanksi Dan Rekrut Lukman
Olahraga
23 jam yang lalu
Soal Deni dan Eko, Hifni Ingatkan Sanksi Dan Rekrut Lukman
2
Apkori Desak PPON Segera Tuntaskan Masalah Deni dan Eko
Olahraga
13 jam yang lalu
Apkori Desak PPON Segera Tuntaskan Masalah Deni dan Eko
3
Giliran Wakil Ketua Komisi X DPR Bicara Soal Deni dan Eko
Olahraga
10 jam yang lalu
Giliran Wakil Ketua Komisi X DPR Bicara Soal Deni dan Eko
4
Tak Terima KLB Sumut, AHY Ajak 34 Pimpinan DPD Kirim Nota Keberatan ke Kantor Yasonna Laoly
Politik
9 jam yang lalu
Tak Terima KLB Sumut, AHY Ajak 34 Pimpinan DPD Kirim Nota Keberatan ke Kantor Yasonna Laoly
5
Djohan Arifin: PB PABSI Harus Lihat Kepentingan Lebih Besar
Olahraga
8 jam yang lalu
Djohan Arifin: PB PABSI Harus Lihat Kepentingan Lebih Besar
6
Dari Tiga Pimpinan Parlemen, Pengamat: Puan Paling Berpeluang Jadi Capres Ketimbang Bamsoet dan LaNyalla
Politik
7 jam yang lalu
Dari Tiga Pimpinan Parlemen, Pengamat: Puan Paling Berpeluang Jadi Capres Ketimbang Bamsoet dan LaNyalla
Home  /  Berita  /  Politik

Kasus Lampung jadi Sorotan, Legislator PDIP Persoalkan Bawaslu

Kasus Lampung jadi Sorotan, Legislator PDIP Persoalkan Bawaslu
Anggota Komisi II fraksi PDIP DPR RI, Endro Suswantoro Yahman usai gelaran rapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). (foto: istimewa)
Selasa, 19 Januari 2021 22:12 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II fraksi PDIP DPR RI, Endro Suswantoro Yahman berpandangan, pendalaman atau evaluasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak cukup sebatas melalui rapat, melainkan perlu dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja).

Hal tersebut disampaikan Endro usai gelaran rapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Dalam rapat, Endro menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pengawas Pemilu di Bandar Lampung.

Ads

Endro menuturkan, KPU kota Bandar Lampung sudah menetapkan hasil perolehan suara. "Tapi kemudian keputusan tersebut dianulir oleh Bawaslu Provinsi yang menyatakan adanya pelanggaran tsm (terstruktur, sistematis, dan masif)".

Dalam kasus ini, menurut Endro, tak nampak upaya pencegahan oleh Bawaslu. "Malah seolah-olah dibiarkan berlanjut agar masuk perangkap,".

"Ini namanya menjebak. Ditambah lagi gugatan pelanggaran TSM ini dilakukan oleh masyarakat atau tim sukses Paslon lain yang berkompetisi. Apa kerja Bawaslu? Ada skenario apa? Kalau cara kerja Bawaslu begini, demokrasi akan menuju titik nadir," tegas Endro.

Terpisah, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyatakan bahwa dalam kasus Lampung, Bawaslu menerima permohonan di luar kewenangannya, "di luar batas, memeriksa secara ugal-ugalan, (dimana, red) pertimbangan fakta hukum dengan saksinya beda, dan memutus secara brutal,".

"Dan saya pikir, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan semua partai, Bawaslu ini kewenangannya harus kita pangkas," kata Arteria dalam rapat dengar pendapat umum (rdpu) Baleg DPR RI dengan ahli, tentang revisi Undang-Undang Pemilu di Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Lampung, DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik
wwwwww