Cakapolri Sigit Usung Program Presisi
 |
| Calon kapolri, Komjen Sigit saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). (gambar: tangkapan layar) |
Rabu, 20 Januari 2021 11:07 WIB
JAKARTA - Calon tunggal kapolri, Komjen Listyo Sigit menyatakan, pihaknya akan menjalankan program kerja yang mentransformasi Polri. Program ini nantinya akan diwujudkan dalam 16 program prioritas yang menjadikan kinerja Polri lebih presisi dan memenuhi harapan masyarakat.
"Program kami yaitu transformasi menuju Polri yang presisi," kata Sigit dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propper test di DPR RI, Rabu (20/1/2021).
Ke depan, kata Sigit, Polsek (Polisi Sektor) tidak akan dibebani dengan tugas penyelidikan, dan akan mengedepankan pendekatan ringan dalam suatu perkara yang dialami oleh masyarakat. Sehingga polisi di level bawah bisa lebih dekat dengan masyarakat.
"Untuk penegakan hukum, kami tarik ke Polres," kata Sigit.
Menghadapi tantangan kejahatan siber yang akan semakin berat, Sigit mengatakan, akan ada direktorat tersendiri di level Polda (Polisi Daerah).
"Di Polres juga akan ada yang menangani ini," kata Sigit.
Dalam aspek pelayanan publik, kata Sigit, perlu dilakukan penataan ulang hubungan tata cara kerja (htck).
Dalam pengantarnya, Sigit menjelaskan, program tersebut dirumuskan setelah Ia berkunjung ke berbagai tokoh, partai politik, dan mantan-mantan kapolri. Ia juga menimbang berbagai hasil survey dari lembaga-lembaga kredibel, dan memperhatikan program nasional pemerintah yang tentu butuh dukungan kinerja Polri.
Berbagai catatan, kritik, masukan, dan saran telah Ia serap sehingga diyakini bahwa Polri perlu bertansformasi untuk bisa lebih memenuhi harapan masyarakat.
"Alhamdulillah, untuk tingkat kepercayaan Polri masih di urutan ke-3," kata Sigit.
Jika ditetapkan sebagai kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Sigit menyatakan transformasi Polri akan menuju pemenuhan harapan keadilan masyarakat.
Kata dia, jangan ada lagi anak melaporkan ibunya kemudian ibunya diproses, jangan ada lagi kasus Nenek Minah. Agar tak ada lagi hukum yang diistilahkan 'tajam ke bawah tumpul ke atas'.
"Betul bahwa penegakan hukum harus tegas, tapi juga harus humanis," kata mantan ajudan Jokowi itu.***
| Editor | : | Muhammad Dzulfiqar |
| Kategori | : | DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Hukum |
