Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
Umum
22 jam yang lalu
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
2
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
Umum
23 jam yang lalu
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
3
Bruno Mars Diduga Tersangkut Hutang Judi 50 Juta Dolar ke MGM Grand Casino
Umum
23 jam yang lalu
Bruno Mars Diduga Tersangkut Hutang Judi 50 Juta Dolar ke MGM Grand Casino
4
Hasil All England Disebut Buah Ketekunan dan Disiplin Menjalani Proses
Olahraga
24 jam yang lalu
Hasil All England Disebut Buah Ketekunan dan Disiplin Menjalani Proses
5
Ricky Soebagja Minta Pemahaman Tren Positif dan Menjaga Peak Performance hingga Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
21 jam yang lalu
Ricky Soebagja Minta Pemahaman Tren Positif dan Menjaga Peak Performance hingga Olimpiade 2024 Paris
6
Musisi Rock Steve Harley Tutup Usia 73 Tahun
Umum
19 jam yang lalu
Musisi Rock Steve Harley Tutup Usia 73 Tahun
Home  /  Berita  /  Nasional

DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi

DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi
Presiden Jokowi saat menerima vaksin Sinovac dosis pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1/2021). (foto: ist./setpres)
Selasa, 26 Januari 2021 07:03 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Alia Karenina mengatakan, pemerintah tengah mengkaji opsi vaksin mandiri Covid-19 bagi perusahaan yang ingin membeli vaksin bagi karyawannya, asalkan tidak membebani karyawan.

Mengutip kompas.com pada Selasa (26/1/2021), kajian dilakukan sambil mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi gratis yang sedang berjalan. Sementara stok vaksin untuk vaksinasi mandiri juga memang belum tersedia.

Sebelumnya, Kamis (21/1/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga politisi partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, "akselarasi (vaksinasi, red) melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya,".

Terkait hal ini, Presiden Jokowi sebagaimana dilansir republika.co.id, mengatakan, "Kita memang perlu mempercepat (vaksinasi, red), perlu sebanyak-banyaknya (melakukan vaksinasi, red)".

"Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" kata Jokowi dalam berita yang dipublikasi pada Sabtu (23/1/2021) itu.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, Ia mempertimbangkan untuk mendukung program mandiri vaksin Covid-19, sementara vaksinasi gratis juga tetap berjalan.

Bagaimana pun, menurut Legislator Fraksi Partai NasDem itu, percepatan pembentukan herd immunity tentu syaratnya adalah jumlah populasi yang divaksin.

Terkini, Mendagri Tito Karnavian, menyatakan harapannya agar pemerintah kota se-Indonesia dapat betul-betul mendukung agenda vaksinasi nasional ini.

Percepatan vaksinasi, kata Tito, penting dilakukan agar rentang periode pertama dengan periode terakhir penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok yang sama, sehingga herd immunity dapat terwujud.

"Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diutus," kata Tito dalam dialog gelaran APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Senin (25/1/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan
wwwwww