Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
15 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
14 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
15 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
16 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
14 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
17 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  Nasional

DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi

DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi
Presiden Jokowi saat menerima vaksin Sinovac dosis pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1/2021). (foto: ist./setpres)
Selasa, 26 Januari 2021 07:03 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Alia Karenina mengatakan, pemerintah tengah mengkaji opsi vaksin mandiri Covid-19 bagi perusahaan yang ingin membeli vaksin bagi karyawannya, asalkan tidak membebani karyawan.

Mengutip kompas.com pada Selasa (26/1/2021), kajian dilakukan sambil mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi gratis yang sedang berjalan. Sementara stok vaksin untuk vaksinasi mandiri juga memang belum tersedia.

Sebelumnya, Kamis (21/1/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga politisi partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, "akselarasi (vaksinasi, red) melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya,".

Terkait hal ini, Presiden Jokowi sebagaimana dilansir republika.co.id, mengatakan, "Kita memang perlu mempercepat (vaksinasi, red), perlu sebanyak-banyaknya (melakukan vaksinasi, red)".

"Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" kata Jokowi dalam berita yang dipublikasi pada Sabtu (23/1/2021) itu.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, Ia mempertimbangkan untuk mendukung program mandiri vaksin Covid-19, sementara vaksinasi gratis juga tetap berjalan.

Bagaimana pun, menurut Legislator Fraksi Partai NasDem itu, percepatan pembentukan herd immunity tentu syaratnya adalah jumlah populasi yang divaksin.

Terkini, Mendagri Tito Karnavian, menyatakan harapannya agar pemerintah kota se-Indonesia dapat betul-betul mendukung agenda vaksinasi nasional ini.

Percepatan vaksinasi, kata Tito, penting dilakukan agar rentang periode pertama dengan periode terakhir penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok yang sama, sehingga herd immunity dapat terwujud.

"Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diutus," kata Tito dalam dialog gelaran APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Senin (25/1/2021).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/