DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Alia Karenina mengatakan, pemerintah tengah mengkaji opsi vaksin mandiri Covid-19 bagi perusahaan yang ingin membeli vaksin bagi karyawannya, asalkan tidak membebani karyawan.

Mengutip kompas.com pada Selasa (26/1/2021), kajian dilakukan sambil mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi gratis yang sedang berjalan. Sementara stok vaksin untuk vaksinasi mandiri juga memang belum tersedia.

Sebelumnya, Kamis (21/1/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga politisi partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, "akselarasi (vaksinasi, red) melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya,".

Terkait hal ini, Presiden Jokowi sebagaimana dilansir republika.co.id, mengatakan, "Kita memang perlu mempercepat (vaksinasi, red), perlu sebanyak-banyaknya (melakukan vaksinasi, red)".

"Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" kata Jokowi dalam berita yang dipublikasi pada Sabtu (23/1/2021) itu.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, Ia mempertimbangkan untuk mendukung program mandiri vaksin Covid-19, sementara vaksinasi gratis juga tetap berjalan.

Bagaimana pun, menurut Legislator Fraksi Partai NasDem itu, percepatan pembentukan herd immunity tentu syaratnya adalah jumlah populasi yang divaksin.

Terkini, Mendagri Tito Karnavian, menyatakan harapannya agar pemerintah kota se-Indonesia dapat betul-betul mendukung agenda vaksinasi nasional ini.

Percepatan vaksinasi, kata Tito, penting dilakukan agar rentang periode pertama dengan periode terakhir penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok yang sama, sehingga herd immunity dapat terwujud.

"Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diutus," kata Tito dalam dialog gelaran APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Senin (25/1/2021).***