Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Perpres Legalisasi Miras
Hukum
19 jam yang lalu
Ketua Fraksi PKS Desak Jokowi Batalkan Perpres Legalisasi Miras
2
Pelatih Kepala Pelatnas Pencak Silat SEA Games 2021 Meninggal Dunia
Olahraga
19 jam yang lalu
Pelatih Kepala Pelatnas Pencak Silat SEA Games 2021 Meninggal Dunia
3
Fraksi PAN Sarankan Presiden Cabut Izin Investasi Miras
Hukum
23 jam yang lalu
Fraksi PAN Sarankan Presiden Cabut Izin Investasi Miras
4
Lantik 9 Pejabat, Menpora Ingatkan Perbaikan Tata Kelola Birokrasi
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Lantik 9 Pejabat, Menpora Ingatkan Perbaikan Tata Kelola Birokrasi
5
Ramai RUU Pemilu dan Revisi UU ITE, Formappi Soroti Koordinasi Kemenkumham dengan Presiden serta 'Manutnya' DPR
Politik
22 jam yang lalu
Ramai RUU Pemilu dan Revisi UU ITE, Formappi Soroti Koordinasi Kemenkumham dengan Presiden serta Manutnya DPR
6
Dewas KPK Artidjo Alkostar Meninggal, LaNyalla: Beliau Sosok Panutan Luar Biasa
Peristiwa
19 jam yang lalu
Dewas KPK Artidjo Alkostar Meninggal, LaNyalla: Beliau Sosok Panutan Luar Biasa
Home  /  Berita  /  Nasional

Pengelolaan Dana Otsus Lemah, Pemerintah Usulkan Revisi UU Otsus Papua

Pengelolaan Dana Otsus Lemah, Pemerintah Usulkan Revisi UU Otsus Papua
Potongan grafis alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat. (gambar: ist./jubi.co.id)
Selasa, 26 Januari 2021 14:25 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Otsus terbilang tinggi baik di Papua maupun Papua Barat. Ini terjadi karena lemahnya tata kelola.

Dalam rapat kerja virtual dengan Komite I DPD RI, Selasa (26/1/2021), Sri Mulyani menyebut, rata-rata sisa dana Otsus di Papua mencapai Rp528,6 miliar per tahun dan dana transfer infrastruktur (DTI) sebesar Rp389,2 miliar dalam tujuh tahun terakhir. Bahkan, pada 2019 terdapat sisa dana Otsus sebesar Rp1,7 triliun.

Sementara itu di Papua Barat, kata dia, rata-rata sisa dana Otsus dalam tujuh tahun terakhir mencapai Rp257,2 miliar per tahun dan DTI sebesar Rp109,1 miliar. Sedangkan pada 2019, terdapat sisa dana Otsus mencapai Rp370,7 miliar.

Ads

Padahal, kata Bendahara Negara, pendanaan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar selama 20 tahun terakhir dengan total alokasi Otsus dan dana transfer infrastruktur mencapai Rp138,65 triliun dari 2002-2021.

Selain itu, transfer keuangan dan dana desa (TKDD) dari 2005-2021 mencapai Rp702,3 triliun dan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp251,29 triliun selama 2005-2021.

Pemerintah mengusulkan revisi UU 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang salah satu poinnya adalah pasal 34 terkait pendanaan.

Pemerintah mengusulkan dana Otsus akan diperpanjang 20 tahun lagi dengan peningkatan alokasi sebelumnya 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Perpanjangan itu dilakukan karena pemerintah pusat mencermati masih terjadi kesenjangan di wilayah Papua. Demikian dilansir antaranews.com.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Politik, Pemerintahan, Ekonomi
wwwwww