Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
11 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
12 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
3
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
12 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
4
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
8 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
5
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Hukum
9 jam yang lalu
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
6
BMKG Prakirakan Hujan Membasahi Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
18 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Hujan Membasahi Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
Home  /  Berita  /  Kriminal

Izin Usaha di Daerah Rawan Bencana Harus Diperketat, Menurut Achmad

Izin Usaha di Daerah Rawan Bencana Harus Diperketat, Menurut Achmad
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad dalam kunjungan kerja spesifik bersama anggota Komisi VIII lainnya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Rabu (27/1/2021). (foto: ist.)
Kamis, 28 Januari 2021 10:44 WIB
MAJALENGKA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menyatakan, pemerintah harus ketat dalam mengeluarkan izin usaha yang berefek pada lingkungan.

"Jangan sampai kecerobohan dalam memberikan izin menimbulkan bencana yang pada akhirnya masyarakat yang menanggung dampaknya," kata Achmad dalam keterangan pers yang diterima GoNews.co, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan Achmad, menyusul kunjungan kerja spesifiknya bersama anggota Komisi VIII lainnya ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Rabu (27/1/2021) kemarin.

Selanjutnya, dalam upaya memitigasi dan menanggulangi bencana, pemerintah diminta Achmad untuk lebih cermat dari sebelumnya.

"DPR RI meminta pemerintah daerah yang wilayahnya terjadi bencana atau rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan, perkuat koordinasi agar mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik," tegas Achmad.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:PON, Voli, Nasional, Kriminal, Badminton, DKI Jakarta
wwwwww