Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
Olahraga
14 jam yang lalu
Kalahkan Brian Yang, Vito Melaju ke Perempatfinal
2
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
Politik
12 jam yang lalu
Surati Menkumham, Kapolri dan Menkopolhukam, AHY Minta KLB PD Ilegal di Sumut Dihentikan
3
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
Peristiwa
10 jam yang lalu
Kubu Pro dan Penolak KLB Demokrat Bentrok, Pegawai SPBU dan Sekuriti Terluka
4
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
Politik
11 jam yang lalu
Jika Moeldoko Berhasil Kudeta, Demokrat Bisa Dapat Jatah Menteri dari Jokowi
5
Amali Terharu Hastag Campur Tangan Menpora Jadi Trending Topik
Sepakbola
14 jam yang lalu
Amali Terharu Hastag Campur Tangan Menpora Jadi Trending Topik
6
PSS Tambah Amunisi Rekrut Pemain Argentina
Sepakbola
14 jam yang lalu
PSS Tambah Amunisi Rekrut Pemain Argentina
Home  /  Berita  /  Politik

Pengamat: Respon Tak Cukup dari Jubir, Presiden Sebaiknya Undang Ketum Demokrat

Pengamat: Respon Tak Cukup dari Jubir, Presiden Sebaiknya Undang Ketum Demokrat
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. (foto: dok. ist.)
Senin, 01 Februari 2021 20:50 WIB
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebaiknya segera mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Istana.

Pertemuan itu, guna mengklarifikasi data Demokrat mengenai dugaan keterlibatan pejabat lingkar terdekat presiden (pejabat istana, red) dalam manuver politik meng-KLB-kan jabatan Ketum Demokrat.

"Menurut saya seharusnya segera. Artinya, ya dalam pekan ini sudah terjadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas AHY untuk mengklarifikasi atau menindaklanjuti data tersebut," kata Jamil saat dihubungi GoNews.co, Senin (1/2/2021).

Ads

Cara mengklarifikasi melalui pertemuan, menurut Jamil, adalah cara yang sesuai dengan gaya komunikasi kultural Jawa yang indirect. Melalui cara ini, "ketika betul ada pejabat terdekatnya Pak Jokowi yang diduga mengganggu ketenteraman Demokrat, maka Pak Jokowi bisa menangani pejabat tersebut tanpa mempermalukan pejabat yang bersangkutan. Ini kan nilai-nilai Jawi,".

"Kan model komunikasi kultural Jawa yang indirect itu juga yang digunakan oleh Mas AHY. Karena saya melihat, betapa pun Demokrat meyakini gangguan itu diduga melibatkan seseorang yang notabene merupakan pejabat lingkar terdekat Pak Jokowi, Mas AHY masih enggan menyebut nama," jelas Jamil.

Penulis buku 'Tipologi Pesan Persuasif' itu menilai, cara AHY mengkomunikasikan kegelisahannya kepada Presiden tanpa menyebut nama pejabat tertentu atau jabatan tertentu secara spesifik, menunjukkan bahwa AHY dan Demokrat telah sangat mempertimbangkan nama baik kelembagaan Presiden itu sendiri. Sehingga, sepatutnya presiden mengapresiasi itu dan merespon dengan nilai luhur pula.

"Misalnya, meski Istana memiliki juru bicara, menurut saya tidak tepat jika respon hanya keluar dari lisan juru bicara. Karena apa? Kalau saya melihat, ini bukan soal kinerja pemerintahan melainkan mengenai isu kekuasaan atau politik 2024 yang menyeret-nyeret Kepresidenan. Padahal saya yakin, Pak Jokowi tidak ingin terlibat hal-hal seperti ini. Maka, penting bagi Pak Jokowi untuk merespon langsung dengan menggunakan pendekatan komunikasi kultural tadi," kata Jamil.

Lebih jauh, kata Jamil, dirinya menilai AHY telah menunjukkan kematangannya dalam berpolitik. Ia mengerti cara berkomunikasi politik yang sesuai dengan Presiden yang memang orang Jawa.

"Saya pribadi sangat mengapresiasi pernyataan Mas AHY dalam konferensi pers siang tadi. Betapapun Ia dan Demokrat merasa diganggu di tengah elektabilktas Partai Demokrat yang terus naik-dari poling terakhir urutan ke-3 partai tingkat nasional, Mas AHY masih dengan santun menitipkan pesan; 'Pak Jokowi, kami sedang sangat diganggu oleh orang terdekat Bapak.," pungkas Jamil.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, partainya telah bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo, untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkar kekuasaan terdekat presiden dalam sebuah gerakan sistematis mendongkel kekuasaan pimpinan partai Partai Demokrat.

Dalam jumpa pers, Senin (1/2/2021), AHY mengatakan bahwa tak kurang dari 8 saksi telah menuturkan adanya pertemuan dengan pejabat pemerintahan tersebut dan adanya pembicaraan mengenai rencana pendongkelan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

Langkah bersurat kepada Presiden Jokowi tersebut ditempuh sebagai wujud sikap Demokrat dalam menerapkan azas praduga tak bersalah. Dalam paparannya, AHY juga menyatakan pentingnya menjaga kondusifitas kebangsaan yang kini tengah dilanda pandemi Covid-19 dan berbagai bencana yang mendera Indonesia di muka tahun 2021.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww