Forum Pendiri Demokrat Ungkap Keluhan di Era AHY: Ada Iuran dan Partai Keluarga

JAKARTA - Forum pendiri dan senior Partai Demokrat bereaksi. Mereka merespons tudingan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY soal adanya pihak yang diduga berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya, mengaku menerima sejumlah aduan di bawah komando AHY ternyata menambah beban di daerah, baik DPC maupun DPD.

"Kami menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi beban teman-teman di daerah," kata Yahya dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Selasa, (2/1).

Padahal, lanjut Yahya, hal itu tidak pernah terjadi pada kepemimpinan ketua umum Demokrat sebelumnya baik era Subur Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.

"DPP Partai Demokrat telah menciderai janjinya sendiri dalam pelaksanaan Pilkada baru-baru ini, dimana biaya operasional Pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga mesin partai dalam mendukung calon tidak jalan atau tidak maksimal," papar Yahya.

Lebih lanjut, Yahya mengungkapkan, kader partai berlambang Mercy ini menginginkan adanya perubahan yang lebih baik ke depan dan kembali menjadi partai besar.

Selain itu, kader ingin kesan negatif bahwa Demokrat ini sebagai partai eksklusif dan milik keluarga harus dihilangkan.

"Kader Demokrat di daerah berharap partai ini dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti 2004," tegas mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah itu.

Hadir dalam konferensi pers itu diantaranya mantan Wasekjen Demokrat Tri Yulianto. Lalu, ada mantan Wasekjen Demokrat Syofwatillah Mohzaib, mantan anggota DPR Anton Rifai, dan mantan pimpinan pengawas komisi Demokrat M. Darmizal.

Tri Yulianto dahulu dikenal sebagai orang dekat mantan Ketum PD Anas Urbaningrum, sedang Darmizal diketahui gabung dengan timses Jokowi.

Diketahui, sebelumnya, AHY memimpin langsung konferensi pers terkait situasi internal partainya di Kantor DPP Demokrat Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. AHY mengaku bahkan sudah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi.

"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," demikian penggalan pernyataan AHY.***