Korpri Dorong Pemerintahan Berbasis Digital

JAKARTA - Ketua Umum (DPKN) Dewan pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, meminta ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk lebih mengoptimalkan kinerja sebagai penggerak roda pemerintahan.

"Dari sekitar 271 juta penduduk Indonesia, hanya 4,2 juta yang berkesempatan menjadi ASN atau lebih kurang 2 persen. Yang dua persen ini memiliki kekuatan yang dahsyat karena mereka mesin birokrasi yang menggerakkan roda pemerintahan. Oleh sebab itu saya mengajak ASN syukuri nikmat besar ini dan implementasikan rasa syukur itu dengan kerja yang proaktif dan maksimal. Mumpung ASN masih punya kekuatan, kekuasaan, dan kesempatan," kata Zudan dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (8/2/2021).

Zudan menyitir perkataan ilmuwan terkemuka Albert Einstein bahwa jangan berharap mendapatkan hasil yang berbeda bila hanya bekerja dengan cara yang sama.

"Jadi kalau cara kita bekerja sama business as usual hasilnya akan begitu-begitu saja. Dengan pandemi atau wabah virus corona ini kondisi sekarang sudah berubah total maka kita tidak boleh bekerja dengan cara yang sama," kata Zudan.

Ketum Korpri Zudan Arif Fakrulloh sangat berterima kasih kepada Gubernur Sulsel (Sulawesi Selatan), Nurdin Abdullah, yang telah mengawali program digital smart office di Sulsel.

"Mudah-mudahan bisa ditularkan ke provinsi dan kabupaten kota lain. Korpri dengan tulus mengapresiasi semangat digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Inilah yang akan menjawab apa yang diminta oleh Bapak Presiden. Pak Presiden Jokowi meminta dalam bahasa gaulnya itu "Dilan" atau Digital melayani," kata Prof. Zudan.

Dengan digital melayani itu ASN bisa bekerja dari manapun. Tidak ada alasan misalnya sedang rapat di Jakarta pekerjaan menjadi terhambat, surat tidak bisa ditandatangani. "Tidak boleh seperti itu. Saya mengajak teman-teman Korpri untuk masuk ke era pemerintahan berbasis digital," kata dia.

Ketum Korpri ini mengingatkan bahwa 8 Februari ini merupakan hari bahagia bagi Dukcapil seluruh Indonesia. Semua berawal dari Kota Makassar di Sulawesi Selatan.

"Kami memulai tanda tangan elektronik untuk semua dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan kertas putih HVS 80 gram melalui layanan online. Sehingga tidak ada lagi cap dan tanda tangan basah. Itulah yang kemudian kita terapkan ke seluruh Indonesia, jadi layanan dokumen kependudukan bisa lebih cepat," kata Zudan.

Tentu saja ini belum sempurna, hambatannya masih banyak. "Sebab di Indonesia ini kita tidak bisa bergerak bareng serentak. Ada tiga daerah waktu yaitu Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Masyarakat juga masih harus kita bangun literasi digital nya," kata Zudan mengingatkan.

Zudan mengatakan, masih ada yang bertanya untuk dokumen kependudukan yang dicetak di atas kertas putih. "Pak ini benar aktanya asli? kok tidak ada tanda tangan dan tidak ada cap," kata Zudan menirukan warga yang heran dokumen kependudukan dicetak di kertas tidak berhologram itu.

Sulsel dengan smart office dinilai Dirjen Dukcapil ini sudah melangkah bagus sekali. "Sehingga kalau ada ASN lain ingin melihat praktek pemerintahan berbasis elektronik, jadi mudah bagi saya sebagai Ketum Korpri mengatakan 'Belajarlah ke Provinsi Sulsel'. Sebab Sulsel menjadi benchmarknya," kata Zudan.***