Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
Nasional
19 jam yang lalu
Komnas HAM dan Polri Jajaki Mekanisme Kerjasama Penanganan Kasus ITE
2
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
Hukum
18 jam yang lalu
Anggota IPW Tersangka Kasus ITE, Selanjutnya Tergantung Pelapor
3
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
Hukum
17 jam yang lalu
Eks Menteri KP dari Gerindra Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim yang Memutuskan
4
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
Politik
16 jam yang lalu
Survei Membuktikan! PDIP Wangi meski Belasan Ribu Cuit Ramaikan Tagar #PDIPJuaraKorupsi
5
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
Olahraga
12 jam yang lalu
Incar Emas Keenam di PON Papua, Yana Komara Tak Terhalang Usia 
6
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Umum
11 jam yang lalu
Deretan Public Figur Ini Disunat saat Dewasa dengan Metode Gun Stapler
Home  /  Berita  /  Politik

Buntut Deforestasi, Senator Filep Wamafma Pertanyakan Nasib Hutan Papua

Buntut Deforestasi, Senator Filep Wamafma Pertanyakan Nasib Hutan Papua
Senator asal Papua, Filep Wamafwa. (Foto. Dok Pribadi)
Jum'at, 12 Februari 2021 17:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pada Selasa, (10/2/2021), Koalisi Indonesia Memantau(KIM) mengadakan Konferensi Pers bertajuk "Menatap ke Timur-Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua".

KIM mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan deforestasi di Tanah Papua. Permintaan ini sangat beralasan mengingat Hutan Papua, yang merupakan salah satu penyangga oksigen bumi, sekaligus pemelihara ekosistem dunia, semakin berkurang dari hari ke hari.

Citra satelit secara jelas membuktikan bahwa Hutan Papua dibuka untuk perkebunan tertentu, sawit misalnya. Harus diakui kata Filep Wamafma, Senator dari Papua Barat bahwa tanah dan hutan Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi Orang Papua. Keduanya dipandang sebagai Ibu Kehidupan, yang darinya Orang Papua beroleh "napas kehidupan".

Ads

Filosofi ini menurut Filep tertanam dalam diri setiap anggota masyarakat adat Papua. Dalam tataran yang lebih luas, tanah dan hutan merupakan lebensraum, yaitu ruang hidup yang menjadi tuan bagi manusia, yang harus dijaga, karena sejatinya manusia hanyalah tamu di bumi.

"Sekarang, kekhawatiran itu semakin bertambah, saat UU Cipta Kerja lahir dan tidak memposisikan kekhususan Tanah Papua. Apalagi UU ini bisa “mengkudeta” kewenangan Pemerintah Daerah dalam beberapa hal semisal perizinan, investasi, atas nama pembangunan demi kepentingan nasional. Inilah yang seharusnya diperhatikan Pemerintah Pusat. Persoalan Tanah dan Hutan Papua merupakan persoalan hidup dan mati Orang Papua," ujarnya, Jumat (12/2).

Deforestasi atas nama apapun kata dia, tanpa mendengarkan masyarakat adat Papua, sama dengan menghancurkan eksistensi Orang Papua di tanahnya sendiri. Yang lebih parah lagi ialah bila perubahan hutan menjadi lahan perusahaan perkebunan, dan tidak menyisakan apapun bagi masyarakat adat.

"Secara pribadi, saya sangat mendukung desakan untuk segera menghentikan deforestasi atas nama apapun, sekaligus meminta agar masyarakat adat, sebagai “pemilik” tanah dan hutan Papua, dihormati hak-haknya. Kita tidak sekadar berpikir untuk hari ini, melainkan berpikir untuk generasi Papua di masa depan. Apa yang akan mereka dapatkan bila tanah dan hutannya dihabiskan untuk investasi? Kita tidak bisa makan uang, saat seluruh isi alam “habis” maka uang menjadi tidak berarti apa-apa," kata Filep mengingatkan.

Papua Barat, dalam skala global lanjut Filep, telah memiliki Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Perdasus ini mengharuskan adanya perlindungan secara integral terhadap tanah, hutan, dan alam Papua, demi pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, bila deforestasi terus terjadi, maka Pemerintah Pusat tidak konsisten dalam menjalankan komitmen sustainable development goals. "Komitmen yang kemudian diperintahkan kepada setiap daerah untuk dijalankan ini, justru dikebiri oleh Pemerintah Pusat sendiri, yang atas nama kepentingan nasional, cenderung membuka peluang bagi deforestasi," tambahnya.

Oleh karena itu kata Filep, sudah saatnya beberapa hal ini diperhatikan Pemerintah:

1. Menghentikan serta mengawasi secara tegas dan terintegrasi semua peristiwa deforestasi,

2. Mengembalikan hak-hak masyarakat adat terkait hak atas tanah dan hutannya yang dirampas secara sewenang-wenang,

3. Melibatkan peran masyarakat adat dalam hal pembangunan yang berdampak bagi tanah dan hutan Papua.

"Jadi, apa kabar hutan Papua di masa depan? Alam yang indah ini hanya akan tinggal namanya dalam sejarah bila tidak ada perhatian yang serius terhadap eksistensinya," pungkas Filep.***

wwwwww