Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
Hukum
20 jam yang lalu
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
2
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
Umum
21 jam yang lalu
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
3
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
4
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
Peristiwa
21 jam yang lalu
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
5
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
Hukum
21 jam yang lalu
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
6
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Politik
20 jam yang lalu
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Indonesia Hadapi Gugatan Uni Eropa

Indonesia Hadapi Gugatan Uni Eropa
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi. (foto: ist./kemendag)
Sabtu, 27 Februari 2021 17:40 WIB
JAKARTA - Kemendag RI (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) siap memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap gugatan UE (Uni Eropa) terkait sengketa kebijakan terkait bahan mentah atau disebut DS 592, di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Badan Perdagangan Dunia (Wolrd Trade Organization/WTO).

"Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO," tegas Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi dalam keterangan pers yang dikutip GoNews.co, Sabtu (27/2/2021).

Mengutip laman resmi WTO, Uni Eropa pada 22 November 2019 lalu, meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai berbagai tindakan terkait bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektoral yang bersyarat atas penggunaan barang impor dalam negeri.

Permintaan tersebut mencakup tindakan yang dituduhkan sebagai berikut: (a) pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya; (b) persyaratan pemrosesan domestik untuk nikel, bijih besi, kromium dan batubara; (c) kewajiban pemasaran domestik untuk produk nikel dan batubara; (d) persyaratan perizinan ekspor nikel; dan (e) skema subsidi yang dilarang.

Uni Eropa mengklaim bahwa:

a. langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tampaknya tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994;

b. skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak sejalan dengan Pasal 3.1 (b) Perjanjian SCM; dan

c. kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang ditantang tampaknya tidak sesuai dengan Pasal X: 1 GATT 1994.

Pada 6 Desember 2019, Amerika Serikat meminta untuk mengikuti konsultasi tersebut.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Pemerintahan, Ekonomi
wwwwww