Negara-Negara dalam Ide Paspor dan Sertifikat Vaksin Digital

JAKARTA - Paspor vaksin digital adalah salah satu yang sedang dipertimbangkan oleh AS (Amerika Serikat) dan negara lain untuk membantu ekonomi pariwisata dan bisnis yang sedang berjuang bangkit dari Pandemi Covid-19.

Terkait paspor vaksin digital tersebut, bulan lalu WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia) sempat merilis bahwa, "Saat ini, jangan memperkenalkan persyaratan bukti vaksinasi atau kekebalan untuk perjalanan internasional sebagai syarat masuk karena masih ada hal-hal penting yang belum diketahui mengenai kemanjuran vaksinasi dalam mengurangi penularan dan ketersediaan vaksin yang terbatas,".

Senada dengan itu, pakar keamanan siber juga mengatakan ada beberapa tanda bahaya besar dalam ide paspor vaksin digital. Di antara yang menjadi kekhawatiran adalah soal peretasan dan kebocoran data medis serta data pribadi orang-orang.

"Ada begitu banyak bagian yang bergerak dalam proyek ini sehingga kami harus berhati-hati karena masing-masing bagian itu merupakan mimpi buruk bagi privasi, keamanan, dan keselamatan," kata profesor dan pakar keamanan siber Universitas Negeri San Jose, Ahmed Banafa dikutip GoNews.co dari nbcbayarea.com, Minggu (28/2/2021).

Perbincangan mengenai parpor vaksin juga terjadi di negara-negara Uni Eropa. Dalam suatu pertemuan virtual pada Kamis (25//2/2021), pemimpin negara-negara Uni Eropa memperbincangkan implementasi dan penggunaan paspor vaksin.

Negara-negara Uni Eropa Selatan seperti Yunani, Spanyol dan Italia yang bergantung pada pariwisata, meyakini bahwa paspor vaksin dapat memudahkan perjalanan udara.

Sementara negara UE bagian utara enggan menerima keberadaan paspor vaksin karena pertimbangan adanya diskriminasi bahwa orang yang telah divaksinasi masih dapat membawa virus.

Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan, ada konsensus untuk memiliki sertifikat vaksinasi digital, tetapi belum diketahui bagaimana penggunaannya.

"Semua orang setuju bahwa kami membutuhkan sertifikat vaksinasi digital. (Tapi, red) bukan berarti bahwa hanya mereka yang memiliki paspor vaksinasi yang diperbolehkan bepergian," kata Merkel dalam L konferensi pers, Kamis itu.

Di Indonesia, Menkes (Menteri Kesehatan) RI, Budi Gunadi Sadikin (BGS) pernah menyatakan bahwa masyarakat yang telah divaksin akan diberi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple wallet atau Google wallet.

"Sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka tidak usah menunjukan hasil PCR test atau antigen. Dengan menggunakan electronic health certification itu dia langsung bisa lolos dan itu terintegrasi," kata Menkes di DPR, Jumat (15/1/2021) lalu. Tapi pemberitaan belakangan menyebut bahwa sertifikat dan bahkan vaksinasi itu sendiri belum bisa menghapus kewajiban tes antigen.***