Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
15 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
2
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
13 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
3
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
12 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
4
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
15 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
5
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
Basket
17 jam yang lalu
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
6
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
DKI Jakarta
14 jam yang lalu
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan. (Foto: Istimewa)
Minggu, 07 Maret 2021 10:17 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Moeldoko.

Desakan itu menyusul peristiwa politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sepihak yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB sepihak ini kemudian memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan mengatakan, cara pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.

"Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," demikian kata Budi, Sabtu (6/3).

Kata Budi, jika pemerintah kemudian membiarkan tindakan pembantunya maka bisa diasumsikan Presiden Jokowi memberikan restu pada mantan Panglima TNI.

Beberapa dampak yang menjadi analisa DPN Kombatan, diantaranya saat hasil kerja KLB di Sibolangit itu didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk kepolisian yang berujung pada pemerintahan Jokowi secara menyeluruh.

"Apapun alasannya, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari visi dan misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang "dirongrong", Moeldoko secara sistimatis dan massif sedang membangun kekuatan politik pribadinya," demikian katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:PON, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww