Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mencetak Pecatur Tangguh Butuh Dana Besar, Eka Putra Wirya: Terima Kasih PT Pertamina dan Bank Mandiri
Olahraga
23 jam yang lalu
Mencetak Pecatur Tangguh Butuh Dana Besar, Eka Putra Wirya: Terima Kasih PT Pertamina dan Bank Mandiri
2
Inara Rusli dan Virgoun Berdamai demi Anak
Umum
21 jam yang lalu
Inara Rusli dan Virgoun Berdamai demi Anak
3
Alyssa Soebandono dan Dude Harlino Sambut Kelahiran Buah Hati
Umum
21 jam yang lalu
Alyssa Soebandono dan Dude Harlino Sambut Kelahiran Buah Hati
4
Iqbaal Ramadhan Berbagi Karya dan Kegiatan Terbaru Lewat Saluran WhatsApp Khusus
Umum
20 jam yang lalu
Iqbaal Ramadhan Berbagi Karya dan Kegiatan Terbaru Lewat Saluran WhatsApp Khusus
5
Pesta Mewah Victoria Beckham Rayakan Ultah ke-50
Umum
20 jam yang lalu
Pesta Mewah Victoria Beckham Rayakan Ultah ke-50
6
Mauricio Souza Sebut Permainan Madura United FC Berkembang
Olahraga
20 jam yang lalu
Mauricio Souza Sebut Permainan Madura United FC Berkembang
Home  /  Berita  /  Politik

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan. (Foto: Istimewa)
Minggu, 07 Maret 2021 10:17 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Moeldoko.

Desakan itu menyusul peristiwa politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sepihak yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB sepihak ini kemudian memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan mengatakan, cara pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.

"Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," demikian kata Budi, Sabtu (6/3).

Kata Budi, jika pemerintah kemudian membiarkan tindakan pembantunya maka bisa diasumsikan Presiden Jokowi memberikan restu pada mantan Panglima TNI.

Beberapa dampak yang menjadi analisa DPN Kombatan, diantaranya saat hasil kerja KLB di Sibolangit itu didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk kepolisian yang berujung pada pemerintahan Jokowi secara menyeluruh.

"Apapun alasannya, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari visi dan misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang "dirongrong", Moeldoko secara sistimatis dan massif sedang membangun kekuatan politik pribadinya," demikian katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Umum, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/