Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pecat Direksi dan Tuding Pengisi Kajian Ramadan Radikal, PT Pelni Minta Maaf
Peristiwa
7 jam yang lalu
Pecat Direksi dan Tuding Pengisi Kajian Ramadan Radikal, PT Pelni Minta Maaf
2
Talk Coffee Solusi Tempat Nongkrong Baru di Depok, Monica: Bismillah Kita Jalan
Ekonomi
23 jam yang lalu
Talk Coffee Solusi Tempat Nongkrong Baru di Depok, Monica: Bismillah Kita Jalan
3
Dirut RSUD Arifin Achmad Klaim Tak Minta Biaya Dedek Bayi Pengidap Omfalokel
Umum
23 jam yang lalu
Dirut RSUD Arifin Achmad Klaim Tak Minta Biaya Dedek Bayi Pengidap Omfalokel
4
Abraham Cetak 20 Angka, Prawira Tundukkan West Bandits
Olahraga
23 jam yang lalu
Abraham Cetak 20 Angka, Prawira Tundukkan West Bandits
5
Dragan Djukanovic Tunggu Keputusan Manajemen
Sepakbola
7 jam yang lalu
Dragan Djukanovic Tunggu Keputusan Manajemen
6
Persebaya Siap Ladeni Permainan Terbuka Persib
Sepakbola
20 jam yang lalu
Persebaya Siap Ladeni Permainan Terbuka Persib
Home  /  Berita  /  Politik

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan. (Foto: Istimewa)
Minggu, 07 Maret 2021 10:17 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Moeldoko.

Desakan itu menyusul peristiwa politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sepihak yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB sepihak ini kemudian memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan mengatakan, cara pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.

"Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," demikian kata Budi, Sabtu (6/3).

Kata Budi, jika pemerintah kemudian membiarkan tindakan pembantunya maka bisa diasumsikan Presiden Jokowi memberikan restu pada mantan Panglima TNI.

Beberapa dampak yang menjadi analisa DPN Kombatan, diantaranya saat hasil kerja KLB di Sibolangit itu didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk kepolisian yang berujung pada pemerintahan Jokowi secara menyeluruh.

"Apapun alasannya, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari visi dan misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang "dirongrong", Moeldoko secara sistimatis dan massif sedang membangun kekuatan politik pribadinya," demikian katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Umum, Politik, DKI Jakarta
wwwwww