Pemerintah Diminta Berikan Pemahaman Mendalam soal Dampak Mutasi Virus Corona

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta pemerintah lebih tanggap dan segera memberikan informasi ke masyarakat soal perkembangan mutasi Virus Corona.

Hal ini kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, untuk mengantisipasi penyebaran varian baru virus korona lebih luas di tanah air. "Setelah varian virus B117, sekarang dikabarkan lagi muncul varian baru virus korona berkode N439K juga ditemukan di Inggris. Masyarakat perlu mendapatkan informasi dan edukasi terkait varian baru virus tersebut, agar penanggulangan penyebarannya bisa lebih menyeluruh," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/3).

Pada hari Rabu (10/3) kemarin, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Daeng M Faqih meminta masyarakat mewaspadai mutasi virus korona yang ditemukan di Inggris, yaitu N439K. Dia mengatakan, varian N439K sudah ditemukan di 30 negara dan lebih 'pintar' dari virus korona yang ada sebelumnya.

Karena mutasi N439K ini menurutnya tidak dikenali oleh polyclonal antibody yang terbentuk dari imunitas orang yang pernah terinfeksi.

Catatan IDI, di Indonesia, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eujkman telah menemukan 48 kasus mutasi N439K dari pemeriksaan 547 sampel disequens dan dikirimkan ke bank data Global Initative on Sharing All Inflenza Data (GISAID).

Informasi terkait varian baru virus korona dan cara mengatasinya, menurut Lestari, penting untuk diketahui masyarakat. "Bila varian baru virus Corona itu memiliki kekhususan yang patut diwaspadai oleh masyarakat, tentu butuh edukasi dari pemerintah," tandasnya.

Menurut Rerie, perlu penjelasan secara terbuka dan terus-menerus mengenai perkembangan penularan virus korona, terutama mengenai mutasi virus tersebut, yang kini ditemukan di sejumlah negara.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, publik secara berkala perlu mendapatkan informasi resmi dan akurat tentang virus korona varian baru agar tidak mudah direcoki berbagai informasi liar yang berseliweran di media sosial.

"Karena informasi yang tidak valid terkait varian baru virus Corona, secara otomatis dapat mengganggu proses vaksinasi Covid-19 secara nasional, yang ujungnya bisa mengganggu tahapan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yang saat ini sedang terus diupayakan," pungkasnya.***