Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
Peristiwa
14 jam yang lalu
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
2
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
Politik
15 jam yang lalu
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
3
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
4
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
Olahraga
13 jam yang lalu
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
5
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
Peristiwa
13 jam yang lalu
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
6
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Peristiwa
17 jam yang lalu
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Home  /  Berita  /  Umum

Kasus Bansos Tak Dicolek Sedikitpun oleh KPK, ProDem: Sakti Sekali Herman Herry

Kasus Bansos Tak Dicolek Sedikitpun oleh KPK, ProDem: Sakti Sekali Herman Herry
Politisi PDIP, Herman Herry. (Foto: Istimewa)
Selasa, 16 Maret 2021 01:24 WIB
JAKARTA - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga saat ini belum memeriksa politisi PDIP, Herman Herry dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

Padahal menurutnya, Herman Herry sudah bisa diperiksa minimal sebagai saksi. Karena, nama ketua Komisi III DPR itu sudah muncul di persidangan penyuap bansos, yakni di persidangan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Dalam persidangan itu, grup Herman Herry disebut mendapatkan jatah kuota bansos. Selain itu, Koran Tempo juga sempat memberitakan bahwa perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Hery bersama dengan politisi PDIP lainnya, Ihsan Yunus disebut mendapat kuota terbesar proyek bantuan sosial. Total nilai kuota keduanya adalah Rp 3,4 triliun.

"Terduga korupsi bansos masih saja bebas keliaran, bahkan tak dicolek sedikitpun oleh KPK," ujar Iwan, Senin (15/3/2021).

Iwan pun menilai bahwa Herman mempunyai kekuatan besar, sehingga tak kunjung dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi di perkara yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

"Herman Hery tampaknya bukan saja 'sakti sekali', tapi juga sakti banyak kali. Terduga berbagai kasus. Penghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah koruptor," demikian Iwan Sumule.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Umum, Peristiwa, Hukum, DKI Jakarta
wwwwww