Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
Peristiwa
15 jam yang lalu
KPK OTT Walikota Tanjung Balai, Erwin Syahfutra: Kita Apresiasi Meski Telat
2
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
Politik
17 jam yang lalu
Tak Berani Cabut Izin XL Axiata, Arief Poyuono: Menkominfo Johnny G Plate Layak Direshuffle
3
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah, PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
4
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
Olahraga
15 jam yang lalu
Penundaan India Terbuka, Untungkan Hafiz/Gloria
5
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
Peristiwa
15 jam yang lalu
Kepala BNSP Bantah Larang Dewan Pers Lakukan UKW
6
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Peristiwa
19 jam yang lalu
Gempa Magnitudo 6,4 di Nias, Getarannya Terasa di Sidimpuan dan Padang
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Pak Mendag, Daripada Kalah Sama Mafia dan Maksa Impor Beras, Biar Petani Saja yang Hadapi

Pak Mendag, Daripada Kalah Sama Mafia dan Maksa Impor Beras, Biar Petani Saja yang Hadapi
Ilustrasi Petani. (Kartun by Pemandanganalam.blogspot.com)
Kamis, 18 Maret 2021 22:22 WIB
JAKARTA - Kebijakan impor beras dinilai banyak pihak bukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebab kebijakan tersebut justru akan merugikan petani dalam negeri.

Secara khusus, mantan Sekretaris BUMN, Said Didu mengkritisi alasan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyebut kebijakan impor adalah strategi menghadapi mafia.

"Pernyataan Mendag bahwa impor beras untuk hadapi mafia, yang impor mafia lain dan yang dikorbankan petani," kata Said Didu dikutip dari akun Twitternya, Kamis (18/3).

"Negara sudah kalah dengan mafia beras?" sambung aktivis manusia merdeka ini.

Alih-alih melontarkan pernyataan kontroversialnya, pemerintah pun ditantang untuk mengungkap mafia beras yang dimaksud.

"Tunjukkan saja mafianya, kalau negara sudah tidak sanggup hadapi mafia, biar petani yang hadapi mereka," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah bakal membuka kran impor beras sebesar 1 juta ton. Alasannya, rencana tersebut sebagai strategi pemerintah agar tidak didikte spekulan dan pedagang.

Namun demikian, rencana Kemendag justru seakan kontras dengan kementerian dan lembaga lain. Seperti halnya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras dalam keadaan cukup.

"Beras diperkirakan surplusnya di atas, kurang lebih 12 juta ton," kata Syahrul dalam rapat bersama Komisi Pertanian DPR di Jakarta hari ini.

Rencana impor beras juga ramai ditentang beberapa kepala daerah. Seperti disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mempertanyakan alasan mendesak Kemendag.

"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus karena kebutuhan daerah tertentu. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen," ujar Ganjar.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww