Ormas Sayap PDIP Desak Menteri Jokowi yang Sibuk Urusan Capres Mundur dari Kabinet

PEKANBARU - Wakil Ketua Bidang Politik, Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD-Repdem) Provinsi Riau, Rinto M Siagian, mengkritik para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sibuk mengurusi soal nafsu berkuasa pada tahun 2024 nanti.

Para pembantu Presiden Jokowi baik yang menjabat sebagai menteri diminta mundur dari kabinet Jokowi-KH Maruf Amin, lantaran tidak fokus mengurusi rakyat yang saat ini terancam nyawanya dilanda pandemi Covid-19.

Terlebih kepada menteri yang membuat kebijakan menyengsarakan rakyat. Salah satunya soal kebijakan impor beras dan garam oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Wahyu Sakti Trenggono.

"Ya kalau nggak mampu dan fokus lagi ngurusin rakyat lebih baik mundur, urusin saja kepentingan pribadi dan kelompok itu, dan jangan bawa embel-embel sebagai pejabat negara dan ujung-ujungnya menggunakan fasilitas negara " kata Rinto kepada wartawan, Senin (22/3/2021).

Diungkapkan Rinto, beberapa hari ini, beberapa menteri yang ada di kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin malah ramai-ramai sudah mengatur strategi dan berbagai lobi-lobi politik untuk pencapresan 2024 nanti.

Dicontohkan Rinto, seperti yang dilakukan Tito Karnavian dan Airlangga Hartarto. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, menurut dia sudah mondar-mandir melakukan lobi politik, sementara dirinya saat ini masih bekerja sebagai Menko Ekonomi dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi-KH Maruf Amin.

Kemudian lanjut Rinto, Kepala Staf Presiden, Moeldoko juga malah sibuk dengan gonjang-ganjing Partai Demokrat, hingga menyebabkan nama Presiden Jokowi terseret dalam pusaran konflik partai logo bintang mercy itu.

Dikatakan Rinto, kepada menteri-menteri yang sudah tak fokus lagi menjalankan program pembangunan Presiden Jokowi-KH Maruf Amin hingga akhir 2024 sebaiknya mundur saja.

Karena kata Rinto, suksesnya program pembangunan Presiden Jokowi itu harus dibarengi dengan kerjasama antar pembantunya, dan fokus pada kerja yang sudah diamanahkan.

"Jika tidak fokus, imbasnya akan merusak cita-cita Presiden Jokowi bagaimana bangsa ini bisa maju kedepannya. Selain itu juga, jangan sampai menggunting dalam lipatan disaat Kepala Negara fokus bekerja ada yang sampai membocori roda ditengah jalan " tegas Rinto.

Kemudian lanjut Rinto soal kebijakan impor beras, itu salah satu bukti bahwa menteri-menteri yang ditugaskan cenderung malas kerja dan tidak suka melakukan inovasi bagaimana Indonesia tak kecanduan produk luar negeri. Para pembantu presiden itu tegas Rinto, hanya bisa membuat solusi instans saja.

Pasalnya gara-gara gonjang-ganjing impor beras ini, secara otomatis telah menghacurkan harapan petani. Produk gabah kering petani langsung anjlok akibat rencana kementerian tersebut berencana mengimpor beras.

Hal tersebut kata Rinto, membuktikan bahwa para pembantu Presiden Jokowi ini tidak serius bekerja untuk membantu kepala negara mensejahterakan rakyat.

Untuk itu tegas Rinto lagi, bagi menteri-menteri yang tidak fokus bekerja untuk rakyat, ditegaskannya utnuk segera mundur. Selain itu juga menteri yang sudah mengaku kesalahannya soal impor beras ini diminta mundur saja.

"Bangsa kita dihadapkan bagaimana bisa segera membebaskan rakyat dari kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang sudah setahun berlalu, para pembantu itu harus tahu, saat ini PHK dimana-mana, ekonomi terpuruk, akibat pandemi Covid-19. Bukan saatnya berebut kekuasaan" tutupnya.***