Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
9 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
Politik
10 jam yang lalu
LaNyalla: Pesantren Punya Peran Besar dalam Memajukan Indonesia
3
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
Hukum
16 jam yang lalu
Polisi Kejar Debt Collector yang Hendak Rampas Mobil yang Angkut Orang Sakit
4
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
Peristiwa
9 jam yang lalu
Sembilan Debt Collector Penghadang Serda Nurhadi Ditangkap
5
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
Peristiwa
13 jam yang lalu
Al-Aqsa Diserang, Dunia Internasional dan Donatur Diminta Lakukan Ini
6
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Internasional
15 jam yang lalu
Penyelidik AS Ungkap Temuan Virus sebagai Model Upaya Perang
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Nilai Triliunan Tak Masuk Studi Kelayakan Formula E, PSI Minta DKI Lebih Cermat

Nilai Triliunan Tak Masuk Studi Kelayakan Formula E, PSI Minta DKI Lebih Cermat
Ilustrasi asumsi keuntungan penyelenggaraan Formula E. (gambar: ist.)
Rabu, 24 Maret 2021 13:53 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta dari Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemerintahan Provinsi yang kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan untuk bersikap jujur dalam menyusun studi kelayakan penyelenggaraan Formula E. Anggara bertolak pada temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

"BPK menyatakan studi tersebut tidak memperhitungkan biaya hosting fee/fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI setiap tahun, sehingga hasil studi tersebut belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh," kata Anggara dalam pernyataan tertulis yang dikutip GoNews.co, Rabu (24/3/2021).

Menurut Anggara, terdapat dua biaya yang belum dimasukkan ke dalam studi kelayakan. Pertama, biaya commitment fee selama 5 tahun sebesar 122,1 juta poundsterling atau sekitar Rp2,35 triliun. Kedua, biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya naik 10 persen setiap tahun, totalnya Rp890 miliar selama 5 tahun. Total keduanya adalah Rp3,24 triliun.

"Apabila biaya commitment fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total biaya pelaksanaan berubah dari Rp1,24 triliun menjadi Rp4,48 triliun. Jika dibandingkan total keuntungan yang diklaim sebesar Rp3,12 triliun, maka Pemprov DKI mengalami kerugian Rp1,36 triliun. Dengan demikian bisa disimpulkan acara Formula E tidak layak untuk dilaksanakan," tandas Anggara.

Selain itu, BPK juga menyoroti pandemi Covid-19 yang mempengaruhi dan menunda penyelenggaraan Formula E pada 2020, sehingga akan mempengaruhi asumsi dan perhitungan dampak ekonomi yang telah disusun dalam studi kelayakan sebelumnya.

"Temuan-temuan BPK menunjukkan Pemprov DKI tidak jujur dalam menyusun studi kelayakan. Apabila studi kelayakan menghitung perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka nilai keuntungan akan semakin kecil dan Formula E semakin tidak layak dikerjakan,” pungkas Anggara.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww