Dukung Reformasi Birokrasi, BPSDM Kemendagri Gelar Workshop Dua Hari

JAKARTA - Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya mendukung penyetaraan dan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam kerangka itu, BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) meyelenggarakan Workshop Penguatan Peran Pranata Humas dalam Pengelolaan Kehumasan dan Perhitungan Angka Kredit pada 30 hingga 31 Maret 2021 di Kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam keterangan Puspen (Pusat Penerangan) Kemendagri yang diterima GoNews.co pada Selasa, Teguh menjelaskan, kegiatan kali ini juga bentuk antisipasi atas transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Apalagi, pada akhir Desember 2020 lalu, hampir seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat telah melaksanakan transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. "Khususnya eselon IV dan eselon III yang menjadi Ahli Muda dan Ahli Madya," kata Teguh.

Lebih lanjut, kata Teguh kebijakan penyederhanaan birokrasi dapat dirumuskan ke dalam dua arah model birokrasi 2020-2024. Pertama, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal. Titik tolaknya adalah pada perubahan atau penyesuaian kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur manajemen talenta ASN, yang didasarkan pada kondisi sistem dan SDM saat ini.

Kedua, transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN New Normal. Pelaksanaannya, ungkap Teguh, dilakukan melalui otomatisasi dan flexible working arrangement untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu, kata Teguh, Kemendagri turut mendukung program prioritas dari Presiden dan mendorong langkah penyederhanaan birokrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito, lanjut Teguh, pejabat kehumasan di seluruh komponen lingkup Kemendagri harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Humas diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan pemerintah. "(Agar) apa-apa yang sudah kita (pemerintah) lakukan itu bisa dipahami, kemudian diketahui oleh masyarakat," ungkap Teguh.

Berikutnya, Teguh menjelaskan, tugas Humas bukan sekadar membangun citra lembaga, tetapi juga menimbulkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam proses pemerintahan dan pembangunan. "Ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua," imbuh Teguh.

Workshop ini dilaksanakan secara hibrid, dengan 26 orang peserta dari lingkungan Kemendagri, Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah hadir secara fisik dan menerapkan protokol kesehatan, sementara sisanya hadir secara virtual. Hadir sebagai narasumber diantaranya unsur Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan LIPI.***