Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Punya Biaya Lagi, Dedek Bayi Pengidap Omfalokel Terpaksa Keluar dari RSUD Arifin Achmad
Peristiwa
6 jam yang lalu
Tak Punya Biaya Lagi, Dedek Bayi Pengidap Omfalokel Terpaksa Keluar dari RSUD Arifin Achmad
2
Kader IMM Diharapkan Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Wirausaha
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kader IMM Diharapkan Jadi Pemuda Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Wirausaha
3
Beri Kuliah Umum di UNNES, Amali Kembali Ingatkan Pentingnya Sport Science
Olahraga
22 jam yang lalu
Beri Kuliah Umum di UNNES, Amali Kembali Ingatkan Pentingnya Sport Science
4
Sindir Komisaris PT Pelni, Tokoh Papua: Bocah Ini Agamanya Gak Jelas, Kok Nuduh Ulama Radikal
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Sindir Komisaris PT Pelni, Tokoh Papua: Bocah Ini Agamanya Gak Jelas, Kok Nuduh Ulama Radikal
5
Kritik Keras MUI ke PT Pelni soal Pembatalan Pengajian: Bentuk Nyata Arogansi Kekuasaan!
Peristiwa
9 jam yang lalu
Kritik Keras MUI ke PT Pelni soal Pembatalan Pengajian: Bentuk Nyata Arogansi Kekuasaan!
6
Kecepatan dan Ketepatan Target Penanganan Teroris, Indonesia harus Belajar dari New Zealand
Hukum
8 jam yang lalu
Kecepatan dan Ketepatan Target Penanganan Teroris, Indonesia harus Belajar dari New Zealand
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Survei SMRC, Warga Minang Anggap Pemerintah Bungkam Ulama, Pengamat: Ya Begitu Faktanya

Survei SMRC, Warga Minang Anggap Pemerintah Bungkam Ulama, Pengamat: Ya Begitu Faktanya
Ilustrasi rumah gadang. (foto: Internet)
Rabu, 07 April 2021 19:03 WIB
JAKARTA - Warga muslim beretnik Minang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memlilih Anies Baswedan, cenderung menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Serta membungkam suara umat Islam dan melakukan pembatasan dakwah.

Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI" pada Selasa (6/4/2021) di Jakarta.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Sumbar, Asrinaldi mengatakan, objektivitas lembaga survei SMRC memang diakui. "Dari segi hasil, tentu ini sebuah fakta yang memang harus diakui. Kalau persepsi masyarakat Sumbar terkait rezim ini masih sama seperti yang dulu, bahwa rezim cendrung mengkriminalisasi ulama," katanya, Selasa (7/4/2021).

Menurutnya, ini persepsi berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami dan apa yang diketahui melalui media sosial maupun informasi orang. "Memang seperti itu faktanya sekarang. Tentu fakta ini mesti menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini presiden Joko Widodo berserta kabinetnya," katanya.

Terkait adanya pengaruh Anis Baswedan yang disebut-sebut sebagai calon presiden, Asrinaldi menilai bisa dihubungkan dengan survei tersebut.

"Bisa dihubungkan, tapi hubungannya tidak terlalu kuat menurut saya karena dua posisi yang berbeda. Pertama Anis disebut calon presiden dan kedua adanya kriminalisasi terhadap dan ada hubungan langsung," katanya.

Namun referensi orang terhadap Anis, kata dia, tidak hanya di Sumbar, tapi di seluruh Indonesia hasil survei menyatakan dia dibawah Prabowo.

Berdasarkan hasil survei itu juga, Asrinaldi mengakui bahwa masyarakat Sumbar memang agak unik. Seperti PKS yang mendapatkan dukungan di Sumbar disamping partai Gerindra.

"Barangkali, Ini juga sebuah pertanda bahwa isu-isu agama dan masalah politik identitas itu masih menguat di Sumbar. Nah, ruang ini akan lebih menguntungkan PKS, karena dia berhasil membangun persepsi opini terkait dengan agama dan PKS memang hal ini yang diperjuangkannya," kata dosen politik Unand itu.

Senada dengan itu, pengamat politik lainnya, Najmudin Rasul juga menyatakan bahwa anggapan adanya kriminalisasi terhadap ulama memang sesuai dengan kenyataan yang dilihat masyarakat. "Kalau melihat kenyataannya sekarang, tampak sekali telah terjadi kriminaliasi terhadap ulama," katanya.

Najmudin mencontohkan adanya ustaz yang dicurigai sebagai teroris dan ada ustaz yang diawasi ketika menyampaikan ceramah. Ini merupakan hal untuk mengkriminaliasi tokoh-tokoh Islam. "Baru-baru ini, keberadaan salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang dikaitkan dengan ISIS," katanya.

Selain itu, Najmudin mempertanyakan tujuan dan maksud mengapa dilakukan survei SMRC yang membahas topik seperti ini. "Kalau tujuan melihat kekurangan orang tertentu, jelas pertanyaannya akan digiring ke sana. Maka harus kita pertanyakan apa tujuan melakukan survei," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Suarasumbar.id
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Peristiwa
wwwwww