Posisinya Diganti Catur, Mantan Ketua PKB Kampar Ikut Dukung Muktamar Luar Biasa

PEKANBARU - Merasa dizalimi, sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Provinsi Riau, ikut mendukung digelarnya Muktamar Luar Biasa PKB atau MLB PKB.

Salah satu kader yang mengaku kecewa dengan sikap kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah mantan Ketua PKB Kampar Suharmi Hasan yang diganti Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto.

Ia bahkan mengaku kecewa, dipecat sebagai Ketua PKB Kampar tanpa diberitahu DPP maupun DPW. "Saya tidak tahu kalau dipecat. Tahunya ya dari media sosial saja," katanya saat dikonfirmasi GoNews.co, Kamis (15/4/2021) melalui pesan Whatsapp.

Begitu menerima informasi di media Sosial, Dia pun mengaku langsung menghubungi Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid. "Saat saya tanya, dia (Wahid) bilang sudah kebijakan dari DPP, " tandasnya.

"Jujur saya kecewa. Tidak hanya saya, tapi banyak rekan-rekan kader di Riau yang bernasib sama dan siap mendukung pelaksanaan MLB PKB demi menyelamatkan PKB," urainya.

Menurut Suharmi, saat ini pihaknya di Riau juga masih dalam tahap Konsolidasi bahkan dengan DPC lain di Riau selain Kampar. "Ini sudah ada tahap konsolidasi dengan DPC lain, dan kami menginginkan MLB PKB ini digelar," ujarnya.

Sama alasannya dengan kader lain yang menginginkan MLB PKB , yakni Muhaimin Iskandar dianggap banyak melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

"Sepertinya sudah banyak hal yang dilanggar nya, terutama AD/ART partai yang dibuatnya seperti memimpin perusahaan besar,"ujar Suharmi Hasan.

Sebelumnya, usai kudeta Partai Demokrat mereda, tiba-tiba isu kudeta pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Ada gerakan yang mau menggoyang Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari posisi Ketua Umum PKB.

Isu kudeta di PKB makin kencang seminggu terakhir ini. Para kader PKB di sejumlah daerah dikabarkam berencana menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menurunkan Cak Imin dari pucuk pimpinan partai.

Kabar tersebut dibenarkan Eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru. Menurut dia, alasan pengurus daerah ingin menggelar Muktamar Luar Biasa, karena Cak Imin disinyalir banyak melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Menurut dia, belakangan ini, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB secara serampangan menunjuk Ketua dan para pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga Dewan Pengurus Cabang (DPC). Padahal, sesuai AD/ART, DPP PKB seharusnya melakukan penjaringan nama pengurus DPC melalui DPW.

"Tapi kemarin di pemilihan wilayah enggak terjadi seperti itu. Ujug-ujug muncul Surat Keputusan ketua DPW. Lalu pemilihan ketua DPC juga. Sehingga teman-teman anggap musyawarah wilayah dan cabang serentak 2020 kemarin enggak sesuai AD/ART," kata Andi.

Ia juga menjelaskan mekanisme penjaringan Ketua DPW dan DPC dalam AD/ART harus diusulkan minimal lima orang calon kepada DPP. Tapi, belakangan ini para Ketua DPW dan DPC PKB dipilih berdasarkan kedekatan dengan Cak Imin.

Andi menilai, kondisi PKB saat ini tak lagi sesuai dengan cita-cita dan pendiri PKB terdahulu. Salah satunya tak dibuka ruang demokrasi untuk memilih calon ketua umum di tingkat kepengurusan daerah-daerah.

"Ini enggak demokrasi, tapi sangat-sangat kedekatan dengan ketua wilayah dengan ketua DPP. Sangat dimungkinkan ada permainan money politics. Karena yang memilih DPW dan DPC yakni pemimpin DPP, yakni Muhaimin. Siapa yang dekat itu yang ditetapkan," kata dia.

Di sisi lain, Andi mengklaim sekitar 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 113 DPC PKB sudah konsolidasi untuk mendukung Muktamar Luar Biasa PKB tersebut.

Sayangnya, Andi enggan membeberkan DPW dan DPC mana saja yang sudah merencanakan Muktamar Luar Biasa tersebut. "Itu rahasia. Nantilah kami rilis secara tertulis setelah semua rampung. Sekarang juga kami sudah komunikasi dengan petinggi-petinggi partai PKB yang ada di DPP. Mereka wait and see aja," tambah dia.

Putri Gus Dur, Yenny Wahid juga mengaku sudah mendengar dinamika yang terjadi di interal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021. Dia mengakui, selama memimpin PKB, Cak Imim semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme. Hal itu tentu tidak sehat bagi pengembangan demokrasi.

"Kami mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai," kata juru bicara Yenny Wahid, Imron Rosyadi Hamid.

Sementara itu, Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, isu kudeta yang terjadi di PKB takkan berlangsung sengit. Cak Imin yang kini Wakil Ketua DPR itu masih amat powerfull di PKB, sehingga sulit untuk didongkel. “Cak Imin masih sangat kuat. Saya memprediksi, isu ini hanya riak kecil dan akan segera selesai,” katanya.

Dia menjelaskan, selama kepemimpinan Muhaimin, di PKB hampir tak ada faksi. Khususnya di DPP, semua kadernya nurut dengan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini. "Hampir seluruh pejabat struktural di DPP, orangnya Cak Imin. Agak susah membayangkan Cak Imin bisa digoyang," pungkasnya.***