Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
2 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
3
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
22 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
4
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
23 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
5
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
22 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
6
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
23 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Wanprestasi, Hak Akses Baznas ke Data Kependudukan Masih Diblokir

Wanprestasi, Hak Akses Baznas ke Data Kependudukan Masih Diblokir
Ilustrasi Baznas. (Foto: Istimewa)
Kamis, 15 April 2021 21:53 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ditjen Dukcapil Kemendagri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) sempat memblokir hak akses verifikasi data kependudukan terhadap 153 lembaga yang wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya PKS (perjanjian kerjasama)-nya yaitu memberikan laporan tiap semester.

Berdasarkan keterangan Ditjen Dukcapil yang disampaikan Puspen (Pusat Penerangan) Kemendagri per Selasa (13/4/2021) lalu, 1 dari 153 lembaga yang dinonaktifkan hak aksesnya tersebut adalah lembaga amil zakat.

Penelusuran GoNEWS.co mendapati, lembaga amil zakat tersebut adalah Baznas. Tapi belum jelas Baznas pusat atau Baznas daerah tertentu.

"Baznas," kata sumber anonim GoNEWS.co pada Rabu (14/4/2021).

Terkait hal tersebut, pihak Baznas dalam hal ini Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta belum menjawab upaya klarifikasi GoNEWS.co.

Untuk diketahui, dari 153 lembaga tersebut, 34 diantaranya telah diaktifkan kembali hak aksesnya karena siap memenuhi komitmen PKS-nya setelah sanksi dijatuhkan, tapi tidak termasuk Baznas.

Sebagai informasi, pemberian hak akses verifikasi data kependudukan, merupakan amanat Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal itu mengatur bahwa data kependudukan dari Kemendagri dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Selain itu berdasarkan Pasal 45 Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses, pengguna data yang melakukan wanprestasi dikenakan sanksi administratif mulai dari pengurangan kuota hak akses; penonaktifan user identity; pemutusan jaringan; penonaktifan card reader; pencabutan surat persetujuan penggunaan card reader; hingga penghentian kerjasama.***

wwwwww