Partai Komunis China Dukung Papua Merdeka, Benny Wenda: Kami Sambut dengan Tangan Terbuka

JAKARTA - Presiden sementara Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda akui akan membuka 'pintu' lebar-lebar bagi Partai Komunis China meski berbeda ideologi.

Hal tersebut karena belakangan ini Partai Komunis China menyatakan dukungannya terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh ULMWP untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Benny menegaskan bila dia dan pihaknya dengan senang hati menerima dukungan dari negara mana pun demi mewujudkan kemerdekaan Papua Barat.

Hal itu dia sampaikan saat berada di pengasingan yang terletak di Oxford, Inggris, pada Selasa, 13 April 2021 lalu.

"Kami akan menyambut baik China dengan tangan terbuka. Kami menerima bantuan dari negara mana pun meskipun mempunyai perbedaan ideologis," katanya, dikutip dari The Epoch Times.

Benny menuding Indonesia tak mampu menjaga rakyat Papua hingga akhirnya banyak orang yang terbunuh. "Perjuangan kami telah berlangsung selama hampir 60 tahun. Rakyat saya tidak aman di tangan Indonesia. Hampir 500.000 pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh sejak 1960," kata Benny Wenda.

Tak sampai di situ, dia menuduh Indonesia telah melakukan genosida meski dalam tempo yang lambat.

Atas sangkaan tersebut dia juga menyalahkan dunia internasional yang enggan ikut campur dalam menangani masalah Papua Barat.

"Pada dasarnya ada genosida lambat yang dilakukan oleh Indonesia, dan Australia serta Selandia Baru menolak untuk bertindak atas krisis kemanusiaan ini," katanya.

Tak hanya sekali, Benny sebelumnya mengolok-olok Indonesia di mata dunia dengan tuduhan negara teroris.

"Pada kenyataannya, Indonesia adalah negara teroris yang telah melakukan kekerasan massal terhadap rakyat saya selama hampir enam dekade," katanya, dari Asia Pacific Report.

Benny bahkan mengutip isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia, di mana tertulis penjajahan harus dihapuskan dari dunia.

"Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil untuk mengintimidasi penduduk untuk tujuan politik. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat saya selama 60 tahun," katanya.***