Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
22 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
Olympic
15 jam yang lalu
Dinov dan Michelle Pimpin Parade Tim Indonesia di Pembukaan Dakar 2026
3
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
16 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
4
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
Sepakbola
15 jam yang lalu
Zlatko Runje Sukses Dampingi Persib Kalahkan Kalteng FC
5
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
16 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
6
Gagal Curi Poin di Bandung, Mundari Karya: Kami Dihukum
Sepakbola
15 jam yang lalu
Gagal Curi Poin di Bandung, Mundari Karya: Kami Dihukum
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Sindir 'Ocu Fidau', Mardianto: Tepuk Air di Dulang, Muka yang Kebanjiran

Sindir Ocu Fidau, Mardianto: Tepuk Air di Dulang, Muka yang Kebanjiran
Mardianto Manan mengkritik Firdaus soal penanganan banjir di Kota Pekanbaru. (Kolase GoNews)
Sabtu, 24 April 2021 17:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan berang dengan pernyataan Walikota Pekanbaru Firdaus atau yang sering dipanggil dengan sebutan Occu Fidau terkait banjir di Kota Pekanbaru.

Dimana Firdaus mengklaim bahwa banjir di Kota Pekanbaru adalah buah dari carut marutnya perizinan bangunan pada pemerintahan sebelumnnya. Menurut Mardianto Manan, Firdaus harusnya bertanggungjawab bukan malah menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Manajemen kota ini dibawah kendali nakhodanya yakni sang walikota, apapun yang telah, sedang bahkan akan terjadi adalah tanggungjawab walikotanya, karena dampak masa lalu seperti yang Ia alibikan justeru menunjukkan ketidakmampuannya memimpim kota ini," ujarnya kepada GoNews.co, Sabtu (24/4/2021).

"Tongkat kepemimpinan sudah ada di tangannya, tak elok ketika ada permasalahan seperti banjir, dia malah menuding akibat dari kebijakan pemerintah 15 tahun lalu. Jangan setelah mau habis jabatan dan warga berulang kali dapat musibah, baru sadar dan keluar statemen banjir ini karena kesalahan masa lalu," tegas politikus PAN itu.

Masalah perizinan bangunan kata Mardianto, selama hampir 10 tahun ini, kebijakan sudah ada di tangan Fidaus, bukan lagi di pemerintahan sebelumnya.

"Ini aneh, selama hampir sepuluh tahun ini anda kemana bung Firdaus, kok baru sekarang siuman dari tidur panjangnya dan menyebut banjir karena masa lalu. Sangat tidak teknis bicara orang teknik ini, kalau begini bahasa seorang pemimpin ya bakal tak kan sesailah kota bahkan provinsi ini ketika berganti pemimpinnya," ulasnya.

"Anda dipilih karena banyak orang menduga akan bisa menertibkan kota ini, tapi justru tambah amburadul jadinya. Berhenti lah buat statemen seperti itu, jadi malu kami yang orang teknik ini dibuatnya. Sekarang akui saja bahwa 'Saya minta maaf telah gagal memperbaiki kota ini menuju yang lebih baik" apalagi Pak Wali sudah koar-koar soal konsep Smart City malu saya anda mengklaim sang visoner," timpalnya.

Dengan tidak mau mengakui kesalahan serta menuding banjir adalah bagian dari dosa pemerintah sebelumnya, maka menurut Mardianto, Firdaus termakan pepatah yang Ia pelesetkan menjadi "Tepuk Air di Dulang, Muka yang Kebanjiran".

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan, banjir di Kota Pekanbaru adalah bagian dari perizinan yang dikeluarkan pemerintahan sebelum dirinya menjadi walikota. "Introspeksi diri. Ini terjadi di bantaran sungai seperti ini tidak boleh dibangun. Artinya kelemahan pengawasan perizinan dari pemerintah," kata Walikota.

Harusnya kata Firdaus, di dalam izin yang diberikan, tanah perumahan ditimbun 2 meter. Karena setiap bangunan yang diberi izin harus bebas banjir. Maka salah satu pelengkap perizinan itu, kata dia, ada peil banjir. "Perumahan dibangun harus bebas banjir. Ternyata air 1,5 meter sampai 2 meter," kata dia.

Selain itu, ada pula bangunan yang mengganggu Garis Sempadan Sungai (GSS). Di dalam UU, mengatur setiap sungai ada garis sempadannya. Artinya dari bibir sungai dari jarak tertentu tidak boleh dibangun.

"Yang terjadi bencana yang dialami karena pemerintah yang kurang cermat memberi izin dan mengawal izin," akunya.

Peil Banjir itu, sambungnya, dikeluarkan oleh PUPR. "Kalau tidak keluar Peil Banjir ini, tidak boleh dibangun. Ia mengungkapkan, perumahan yang dibangun di bantaran Sungai Sail ini sudah 15 tahun," tukasnya.***

wwwwww