MPR Dorong Kemendikbud Segera Tetapkan PJP

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Lestari Moerdijat berpandangan, perlu ada PJP (peta jalan pendidikan) yang jelas untuk membangun manusia Indonesia.

"Menjadikan atau melahirkan manusia-manusia Indonesia yang unggul atau manusia-manusia Indonesia yang berkebangsaan kuat berhubungan betul dengan roadmap (dengan blue print) kemana sebenarnya arah pendidikan kita," kata Lestari dalam sebuah diskusi pendidikan yang Ia hadir secara virtual, Senin (3/5/2021).

PJP, kata politisi NasDem yang akrab disapa Rerie itu, harus jelas memuat batasan dan tahapan terstruktur mengenai hal-hal yang ingin dan harus dicapai dalam pendidikan Indonesia dengan tetap mengartikulasi gagasan dan pikiran-pikiran kebangsaan.

Dalam diskusi bertajuk 'Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi' gelaran Kehumasan MPR RI yang secara fisik berlangsung di Media Center 'Senayan' itu, turut hadir Anggota MPR RI Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Syaiful Huda dan Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji.

Dalam kesempatan itu, Syaiful mengungkapkan, Senayan melalui DPR RI telah menyerahkan rekomendasi PJP kepada Kemendikbud RI. Sejak rekomendasi diserahkan hingga hari ini, waktu yang tersisa bagi Kemendikbud untuk menindaklanjuti rekomendasi itu sebenarnya hanya tinggal menghitung hari.

Lebih jauh, kata Syaiful, Pandemi Covid-19 sebetulnya telah menjadi kondisi objektif bagi dunia pendidikan bertransformasi. Pembatasan Sosial yang berbuntut pada pelaksana PJJ (pembelajaran jarak jauh) seharusnya menjadi momentum untuk memasuki era digitalisasi pendidikan. Di tengah penilaian bahwa efektivitas PJJ baru berkisar 30 persen, Kemendikbud yang dipimpin oleh seorang yang punya latar belakang teknologi harusnya bisa menciptakan satu terobosan teknologi yang mendukung optimasi PJJ.

"Kami di Komisi X DPR RI berharap Mas Nadiem (Mendikbud atau sekarang menjadi Mendikbud Ristek) bisa memandaatkan pandemi Covid-19 ini untuk test case," kata Syaiful yang juga duduk sebagai pimpinan di Komisi Pendidikan di parlemen.

Ketiadaan terobosan di tengah PJJ yang belum efektif itu, menurut Syaiful, menjadi salah satu sebab semakin nyatanya lost learning (anak kehilangan pembelajaran efektif) di masa pandemi.

Terkait fenomena lost learning tersebut, Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengungkapkan, sesungguhnya kondisi tersebut sudah terjadi bahkan sejak sebelum pandemi. Menjadi amat disayangkan ketika pandemi tak juga menjadi pendorong kuat untuk segera bertransformasi maju.

Fakta bahwa Bank Dunia menyebut anak Indonesia bisa membaca tapi tak mengerti apa yang dibaca dan para penulis asing menulis; Anak Indonesia tidak sadar betapa bodohnya mereka; 40 persen anak Indonesia tidak berguna sama sekali; dan Anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31, sepatutnya membuat menggugah kesadaran bangsa untuk lebih cepat membenahi pendidikan di Indonesia secara adaptif dengan kondisi dan terkini, termasuk situasi pandemi.

Indra mengungkapkan, dirinya telah memulai dengan memberi pelatihan pengajaran jarak jauh secara gratis kepada banyak guru di Jakarta.***