MPR RI: Kebijakan Larangan Mudik Lindungi Segenap Bangsa

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa kebijakan larangan Mudik Lebaran Idul Fitri 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah sudah tepat.

"Sudah benar dalam konteks antisipasi," ujar Jazilul dalam diskusi yang membahas 'Antisipasi Klaster Covid-19 jelang Lebaran' di Media Center MPR RI, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Bagi MPR, kata Jazilul, larangan mudik guna mencegah penularan dan lonjakan kasus Covid-19 juga sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa segenap rakyat memang harus dilindungi, termasuk dari ancaman infeksi Covid-19. Hanya saja, penerapan larangan mudik juga harus seksama agar tak menimbulkan gejolak sosial. Pasalnya, Jazilul berujar, "Terkadang namanya rindu itu nggak pakai aturan, namanya kangen, cinta, itu udah nggak ada aturan,"

"Nanti pasti ada yang melanggar (larangan mudik, red) karena saking rindunya. Nah, yang seperti itu bagaimana cara pemaklumannya? Bagaimana cara memberikan sanksinya supaya terasa adil? Karena lebaran itu ada kaitannya dengan rasa rindu, mengatur rasa rindu itu memang sulit," seloroh politisi PKB yang akrab disapa Gus Jazil itu.

Senada, Anggota MPR RI dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) Charles Honoris juga menyatakan dukungan pada kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah. Fenomena lonjakan kasus di India, menurut Charles perlu diantisipasi.

Situasi masyarakat Tanah Air yang terpantau mulai kendor menerapkan protokol kesehatan, menurut Charles, seperti pra kondisi atas apa yang dialami India saat ini. Charles mengaku telah berdiskusi dengan epidemiolog dan mereka mengatakan bahwa lonjakan kasus - entah berapa tingkatannya - memang niscaya terjadi. Karenanya, "Pemerintah perlu menyiapkan (langkah penanganan, red) skenario terburuk,".***