Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Madura United Tampil dengan Jersey Berbeda
Sepakbola
23 jam yang lalu
Madura United Tampil dengan Jersey Berbeda
2
Pemain PSM Diminta Jaga Kebugaran Selama Libur
Sepakbola
22 jam yang lalu
3
Viral Anak Ditulis Pembantu dalam KK, Ini Penjelasan Dukcapil
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Viral Anak Ditulis Pembantu dalam KK, Ini Penjelasan Dukcapil
4
HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19
Hukum
9 jam yang lalu
HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19
5
Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR
Umum
17 jam yang lalu
Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR
6
Tren Elektabilitas PD dan AHY Konsisten Naik Pada Tiga Survei Nasional
Politik
8 jam yang lalu
Tren Elektabilitas PD dan AHY Konsisten Naik Pada Tiga Survei Nasional
Home  /  Berita  /  Umum

Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR

Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam suatu kesempatan virtual. (gambar: tangkapan layar)
Rabu, 05 Mei 2021 15:48 WIB
JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, dibutuhkan peran serius kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri 2021. Mekanisme pembuktian catatan keuangan perusahaan yang valid menjadi sorotan penting agar tak menjadi celah yang merugikan pihak pekerja dan buruh.

"Ombudsman RI mengimbau pemerintah untuk memberikan respons yang jelas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan THR 2021 dengan memperhatikan hasil rekomendasi dan pemeriksaan pengawas baik internal dan eksternal," kata Robert dalam sebuah pernyataan yang diterima GoNEWS.co, Rabu (5/5/2021).

Pandemi memang memukul dunia usaha, tapi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR tepat waktu diharuskan membuktikan laporan keuangan secara transparan berdasarkan regulasi yang ada. Perusahaan juga harus berunding dengan pekerja/buruh serta melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

Sementara rakyat, dalam hal ini pekerja, juga sama terdampaknya oleh pandemi, pemerintah dipandang harus mampu bertindak tegas, akomodatif, "dan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau buruh,".

Sebagai bentuk peran nyata pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan pembayaran THR, Ombudsman menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Termasuk melalui mekanisme RCO (Respons Cepat Ombudsman) jika laporan dimaksud mempunyai indikasi kedaruratan dan membutuhkan penyelesaian cepat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Nasional, Umum
wwwwww