Difitnah Soal Donasi Palestina, UAH Temui Komisi III DPR

JAKARTA - Ustaz Adi Hidayat (UAH) ramai diperbincangkan setelah beredar fitnah yang menyebutkan dirinya tidak amanah terkait penggalangan donasi untuk Palestina.

Pihak Ustaz Adi Hidayat (UAH) hari ini bertemu dengan pimpinan MPR dan Komisi III guna membahas masalah ini. "Insyaallah hari ini ada pertemuan dengan pimpinan MPR, pimpinan Komisi III DPR, dan sedang diagendakan pertemuan dengan pihak Polri juga," kata Sekjen Pengurus Besar Ikatan Abituren Darul Arqam Muhammadiyah Garut (IKADAM), Fahd Pahdepie, saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).

Fahd mengatakan pertemuan ini semangatnya ialah menghentikan narasi pembelahan. Oleh karena itu, menurutnya, kasus fitnah UAH ini bisa menjadi pembuka.

"Kita tempuh semuanya secara terukur dan terstruktur. Spiritnya ingin menghentikan kategorisasi, pengkotakan, dan pembelahan di tengah masyarakat. Insyaallah kasus UAH ini menjadi pembuka untuk upaya itu," tuturnya.

Kendati demikian, pihak UAH hari ini belum akan membuat laporan ke Bareskrim Polri. "Belum," ujarnya.

Sebelumnya, pada kesempatan lainnya, Fahd mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait rencana pelaporan ini. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi publik.

"Pihak UAH sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga negara terkait untuk meneruskan pelaporan kasus hukum ini. Sampai saat ini, berbagai pihak, termasuk ormas, lembaga, maupun individu, terus memberikan dukungan untuk UAH," ujar Fahd.

Fahd lantas menjelaskan secara rinci mengenai penyaluran donasi yang sudah terkumpul. Donasi itu, kata Fahd, diserahkan kepada sejumlah lembaga, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan International Network for Humanitarian (INH).

"Bahkan penyerahannya diserahkan langsung di hadapan Dubes Palestina dan disiarkan secara publik. Pihak UAH tidak mengambil sedikit pun untuk alasan apa pun," kata Fahd.

Selain itu, sambung Fahd, rekening yang digunakan merupakan rekening resmi yang dapat disupervisi. Pihak UAH menegaskan siap diaudit.

"Rekening yang digunakan adalah rekening resmi yang bisa disupervisi Bank Syariah Indonesia (BSI), milik Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar (MIRA) yang sudah diaudit secara publik oleh kantor akuntan publik tepercaya. Pihak UAH terbuka untuk dilakukan audit oleh KAP atau pihak yang lain," kata Fahd.

"Donasi masih dibuka melalui rekening Yayasan MIRA yang dikhususkan untuk penggalangan Palestina saja. Dana dari jamaah ini akan disalurkan melalui lembaga-lembaga tepercaya. Pihak UAH sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, seperti Lazis Muhammadiyah, Baznas RI, dan lainnya. Semua akan dilaporkan secara publik. Terbuka untuk diaudit," sambung dia.***