Curhat ke Komisi IX DPR, BP2MI Keluhkan Tak Punya Anggaran Pemberdayaan

JAKARTA - Komisi IX menggelar Rapat dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengenai pembahasan RKA dan RKP tahun 2022, di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (2/6/2021).

Dalam rapat tersebut, BP2MI mengeluhkan jika tidak memiliki anggaran pasti untuk pemberdayaan para pekerja migran.

"Kami sedih sebagai lembaga pengelola pekerja migran tapi BP2MI tidak punya anggaran untuk pemberdayaan," kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani dalam rapat.

Benny pun mengaku untuk pembiayaan pemberdayaan pekerja migran pihaknya harus mengemis-emis dengan CSR yang bermitra dengan pemerintah untuk mendapat anggaran.

"Jujur kami harus mengemis ke CSR untuk dapat anggaran pemberdayaan. Jadi kami minta kepada DPR untuk bisa menyetujui adanya anggaran pemberdayaan itu,” ungkapnya.***