Risma Akhirnya Angkat Suara soal Viral Bupati Alor Sindir PKH

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) buka suara soal video viral yang menunjukkan Bupati Alor, Amon Djobo, menyindir dirinya soal program keluarga harapan (PKH) dan memarahi staf Kementerian Sosial (Kemensos). Risma menjelaskan bantuan itu bukan PKH.

Sebagai informasi, dalam video viral berdurasi 3 menit 9 detik terlihat Amon duduk sambil memarahi dua petugas Kemensos yang berada di samping kirinya. Amon mengatakan seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat.

"Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," ujar Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

"Jadi kalau bantuan dari bencana ya gimana kita saat itu, saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari Jakarta jauh. Kita ingin cepat kirim dari Surabaya karena saya kalau dari Surabaya punya angkutan itu gratis tapi kita tetap tidak bisa masuk ke pulau itu," sambungnya.

Dia mengaku telah berusaha menghubungi berbagai pihak di Alor untuk bisa masuk dan menyalurkan bantuan, namun tak berhasil karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Akhirnya, kata Risma, dia bisa menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.

"Saya hubungi, bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena. Saya hubungi kepala dinas, staf saya nggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus. Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian ada ketua DPRD (Enny) menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa (masuk)," ujarnya.

Risma mengatakan dirinya masih menyimpan percakapan adegan Enny. Dia menegaskan penyerahan bantuan itu tidak memiliki kepentingan lain.

"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun," tegasnya.

Risma mengatakan Alor merupakan daerah yang paling parah terdampak bencana banjir setelah Adonara, Sumba Timur dan Lembata. "Saya tidak punya niat apapun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut kapal kapal semua berhenti," katanya.

"Kemudian 'Oke bu tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu' kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ucapnya.

Video Viral Bupati Alor

Amon viral setelah memarahi pegawai Kemensos dan menyindir Mensos Tri Rismaharini soal PKH. Amon mengatakan seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.

"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," imbuhnya dengan nada yang kencang.

Amon juga mengatakan tidak ada masalah jika dia dilaporkan kepada Presiden Jokowi. PKH, katanya, merupakan program pusat dan penanganannya berada di bawah eksekutif, bukan di bawah legislatif. Amon menganggap pemberian program PKH kepada legislatif tidak menghargai usaha dari pemda setempat.***