DPR Pertanyakan Pendidikan Nasional Tak Masuk Program Prioritas

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan tidak masuknya pendidikan nasional dalam Major Project (MP) atau program prioritas.

"Padahal MP Pendidikan Nasional kalau dijadikan major project, jelas akan mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan sesuai lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022," papar Anis, Kamis (10/6/2021) di Jakarta.

Anis juga menyoroti program prioritas lainnya. Ia menegaskan program yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat seperti sistem kesehatan nasional, pendidikan nasional, perlindungan sosial, ketahanan bencana dan penguatan ketahanan pangan, harus menjadi prioritas.

"Ketidaksiapan dan kegagapan menghadapi pandemi covid-19 yang kita alami, harus menjadi pelajaran berharga. Kesiapan hampir semua bidang tersebut masih sangat lemah dan belum memadai," ucapnya.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, menyampaikan catatannya terkait dengan major project (MP) Kementrian PPN/BAPPENAS.

Lima MP yaitu MP pengelolaan terpadu UMKM, MP kawasan industri prioritas dan smelter, MP reformasi sistem kesehatan nasional, MP manajemen asset lahan dalam pemberdayaan masyarakat (program agraria) dan MP destinasi pusat prioritas.

Pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Tahun 2022 juga tidak luput dari catatan politisi senior PKS ini. Ia mengingatkan bahwa projek pemindahan IKN ini perlu ditinjau ulang kembali. "Mengingat begitu banyak masukan dari masyarakat terkait IKN dan di tengah kondisi pandemi yang belum juga selesai, sebaiknya Kementerian PPN/Bappenas meninjau ulang proyek IKN ini. Saat ini, lebih penting untuk mereformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan nasional, perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan penguatan ketahanan pangan," kata Anis.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Kementrian PPN/BAPPENAS bisa berhasil dalam melakukan transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi melalui perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100% penduduk.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga memberikan catatan terkait dengan pembangunan beberapa pelabuhan di sejumlah daerah yang tidak disertai dengan pembangunan akses menuju pelabuhan tersebut.

Ia menekankan peran penting BAPPENAS untuk memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek yang ditujukan untuk menjalankan amanah dan arahan dari Presiden. Sebagaimana diketahui publik, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyampaikan kekesalannya terkait pembangunan pelabuhan tanpa disertai pembangunan akses ke lokasi.

"Jika Presiden sampai marah dan bertanya-tanya, bisa diartikan bahwa masih ada program-program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasarannya. BAPPENAS memiliki peran penting untuk bisa mensinkronkan atau memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek sesuai arahan presiden," pungkasnya.***