Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
9 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
17 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
16 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
18 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
16 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
15 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  DPR RI

Soal Ibu Kota Baru, Begini Analogi PKS

Soal Ibu Kota Baru, Begini Analogi PKS
Anggota Komisi Inftastruktur DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam suatu kesempatan. (foto: dok. ist.)
Kamis, 10 Juni 2021 09:03 WIB
JAKARTA - Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Suryadi Jaya Purnama menegaskan, segala nama kegiatan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan dalam perencanaan APBN, ilegal.

DPR dan Pemerintah belum 'kawin' dalam hal ini, sehingga belum 'melahirkan anak' dalam bentuk Undang-Undang terkait.

"Saya kira ini dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apa pun kegiatan yang punya judul nomenklatur ibu kota negara yang dilakukan di luar Jakarta, maka itu adalah kegiatan yang ilegal," kata Suryadi dalam sebuah diskusi kemarin sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Kamis (10/6/2021).

Anggota Komisi V DPR RI itu menganalogi, "Dasar hukumnya kan belum ada. Jangan sampai kita, kemudian membangun. Jangankan anaknya, kakek dan neneknya belum nikah tetapi cucunya sudah lahir,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI
wwwwww