Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
Hukum
8 jam yang lalu
Dewan Pers Desak Kepolisian Segera Tangkap Penembak Pemred Mara Salem Harahap
2
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
DPR RI
16 jam yang lalu
Tanggap Darurat Covid-19 di DPR, Sekjen Pastikan Infrastruktur Digital Siap Dukung Rapat Penting
3
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
Hukum
15 jam yang lalu
Breaking News: Pemred Media Online di Pematangsiantar Tewas Ditembak
4
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
Ekonomi
18 jam yang lalu
Next Policy: Holding Bisa Tata Kembali Ekosistem Ultra Mikro
5
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
Hukum
15 jam yang lalu
Mara Salem Harahap, Pemred Media Online Tewas Ditembak di Dekat Rumahnya
6
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
MPR RI
14 jam yang lalu
Buka Turnamen, Bamsoet: Pecatur Beda-Beda Tipis dengan Politisi 
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Tokoh Papua ke Jokowi: Stop Revisi UU Otsus Papua!

Tokoh Papua ke Jokowi: Stop Revisi UU Otsus Papua!
Advokat Stefanus Roy Rening. (Foto: Istimewa)
Jum'at, 11 Juni 2021 03:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pembahasan revisi UU Otonomi Kusus Papua yang didasarkan usulan dari pemerintah, yang Surpresnya ditandatangani Presiden Joko Widodo, diminta agar segera dihentikan.

Demikian diungkapkan tokoh Papua yang juga Advokat Stefanus Roy Rening usai bertemu dengan anggota Pansus dari unsur DPD RI, Yorrys Raweyai di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

"Presiden tolong stop revisi UU Otsus Papua yang sudah dibahas oleh DPR RI, DPD RI dan wakil Pemerintah," katanya.

Ia juga mengatakan, anggota Pansus dari unsur DPD RI, Yorrys Raweyai sendiri sudah angkat tangan untuk menghentikan Revisi UU Otsus Papua. Pasalnya kata Dia, DPR sendiri sudah akan membahas DIM pasal per pasal pada tanggal 15 Juni 2021.

"Kami menerima materi DIM dari Pemprov Papua, DPR Papua dan MRP Papua. Nanti kita akan berdebat saat pembahasan DIM saat di Pansus. UU Otsus Papua itu tidak bisa diperlakukan atau disamakan dengan UU biasa," jelas Stefanus.

Presiden Gus Dur kata Dia, setuju UU Otsus untuk Papua untuk menetralisir referendum yang dutuntut Papua saat reformasi. Dalam konstitusi, negara pun menghormati daerah kusus dan daerah istimewa. "Yang turunannya dalam UU Otsus Papua, bahwa pemekaran otonomi baru diusulkan dari bawah melalui DPRP dan MRP yang demokratis," tegasnya.

Oleh karena Surpres yang dibuat Jokowi bukan usulan dari bawah Ia menilai tidak demokratis dan telah terjadi kesalahan prosedur sejak UU Otsus Papua disahkan di 2001 yang terkait dengan pemekaran daerah.

Bahwa aturan pemekaran dalam UU Otsus Papua tidak ada pintu lain kecuali satu pintu lewat DPRP dan MRP saja. "Artinya Surpres yang diterbitkan Jokowi melanggar Konstitusi dan UU Otsus Papua. Makanya harus stop pembahasan revisi UU Otsus Papua oleh pemerintah," pungkasnya.***

wwwwww