Redam Covid-19, Masyarakat Diminta Serius Patuhi Prokes

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpendapat bahwa langkah pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 harus dilakukan seimbang. Jika benar-benar ingin meredam ledakan kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Kemudian peningkatan kepatuhan masyarakat menjalankan kebijakan pencegahan Covid-19 harus menjadi perhatian serius.

"Pertambahan jumlah pasien Covid-19 di sejumlah fasilitas kesehatan sejauh ini diantisipasi dengan baik lewat berbagai upaya. Namun yang tidak kalah penting bagi para pemangku kepentingan, harus secara konsisten meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pencegahan seperti disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes)," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/6/2021).

Tanpa kepatuhan masyarakat dalam disiplin prokes dan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19, menurut Lestari, lambat laun sistem kesehatan nasional tidak mampu mengantisipasi pertambahan kasus positif Covid-19 yang demikian cepat.

Berdasarkan catatan Satgas Covid-19 per Minggu (6/6/2021) dalam pantauan satu pekan terakhir, baru 41,90% dari 358 kabupaten/kota di Indonesia yang tingkat kepatuhan warganya mengenakan masker dan menjaga jarak di atas 90%.

Jadi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, lebih dari setengah masyarakat di mayoritas kabupaten/kota di Indonesia belum mematuhi kebijakan untuk menjalankan prokes, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak, yang sangat penting dalam pecegahan penyebaran Covid-19.

Padahal, menurutnya, upaya penanggulangan penyakit yang meluas seperti pandemi Covid-19 membutuhkan partisipasi aktif masyarakat secara luas. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19.

Sehingga, lanjut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepastian bahwa masyarakat mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan menjadi faktor penting dalam pengendalian Covid-19.

Progres kepatuhan masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan, ujar Rerie, seharusnya menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan di setiap tingkatan wilayah. Keseriusan dalam mengupayakan kepatuhan masyarakat diharapkan mampu mencegah ledakan sikap abai masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Pemantauan terhadap progres kepatuhan masyarakat, tegasnya, harus dilakukan konsisten agar bila ada indikasi penurunan tingkat kepatuhan bisa segera ditemukan penyebab sekaligus solusinya.

Selain itu, sosialisasi masif terkait pemahaman tentang Covid-19 kepada para tokoh masyarakat, pemuka agama dan seluruh lapisan masyarakat, menurut Rerie, juga harus dilakukan konsisten untuk mengikis berbagai informasi negatif yang berpotensi meningkatkan sikap abai masyarakat terhadap upaya pengendalian Covid-19.

"Jika masyarakat abai, tegasnya, setiap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah akan sia-sia," pungkasnya.***