PPKM Darurat Diperpanjang, Gerindra: Pemerintah harus Salurkan Bantuan ke Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli mendatang berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy pada Jumat (16/7) kemarin. 

Atas rencana tersebut, Fraksi Gerindra di DPR minta pemerintah agar memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat ini. Sebab, banyak dari masyarakat yang terdampak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya.  

"Apa yang telah diputuskan pemerintah dengan memperpanjang PPKM saya kira itu hal baik untuk memutus mata rantai covid19. Namun, masyarakat yang terdampak ini tidak kalah penting untuk mendapat perhatian akibat dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini. Maka upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting, supaya ketaatan mereka kepada ppkm darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya. Sehingga dapur tetap ngebul," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani dalam keterangannya yang diterima GoNews.co, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, mereka yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, supir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan UMKM serta sektor informal lainnya. "Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat," jelas Muzani.

Memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM darurat sekarang. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi. Sehingga daya beli mereka tertopang, meskipun kesulitan ekonomi juga dirasakan.

"Ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan. Namun dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran covid di sisi lain. Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan, inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM darurat ini," ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

"Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu," imbuh Muzani.

Partai Gerindra akan terus membantu kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi corona ini. Termasuk kebijakan memperpanjang PPKM Darurat, karena hal itu adalah solusi atas masalah ini.

"Sejak awal Gerindra berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid19 ini. Gerindra juga sangat terbuka dan siap untuk membantu kerja-kerja pemerintah dengan segala macam agenda penanggulangan covid19 ke depan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bahu-membahu mentaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama PPKM darurat ini. Pandemi ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan, maka kita perlu bersatu bersama sama pemerintah memerangi covid19," tutup Muzani.***