Saleh Daulay: Jika PPKM Diperpanjang, Bansos Harus Tepat Sasaran

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay berharap pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran jika ingin memperpanjang PPKM.

Dia mengungkapkan, tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan memperpanjang PPKM dinilai tidak akan efektif. "Satu hal yang perlu dicatat, jika pemerintah ternyata nanti akan memperpanjang, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (25/7/2021).

Dia juga menuturkan, jika bansos tidak tepat sasaran, maka akan selalu ada yang melanggar protokol kesehatan. Menurutnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.

"Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," jelas Saleh.

Selain itu, ia juga menyarakankan agar dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka tanpa perlu ada yang ditutupi.

"Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak," kata Saleh.

Saleh mengakui tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam.

Misalnya saja ada yang menilai bahwa PPKM Darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. Ada pula yang menilai perlu diperpanjang, ada yang menilai tidak perlu, dan ada yang menilai agar dicari kebijakan alternatif lain.

"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata dia.***