Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
Badminton
24 jam yang lalu
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
2
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
5 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
3
Senator Dailami: Polri Bersama Masyarakat Jangan Hanya Slogan
Hukum
24 jam yang lalu
Senator Dailami: Polri Bersama Masyarakat Jangan Hanya Slogan
4
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
14 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
5
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
7 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
6
Pieter Huistra Sebut Lini Pertahanan PSS Sleman Masih Rapuh
Sepakbola
24 jam yang lalu
Pieter Huistra Sebut Lini Pertahanan PSS Sleman Masih Rapuh
Home  /  Berita  /  Nasional

Ini Kata Akademisi soal Busana Jokowi dan Puan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2021

Ini Kata Akademisi soal Busana Jokowi dan Puan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2021
Presiden Jokowi (mengenakan busana adat Baduy) saat menyapa Ketua DPR RI, Puan Maharani (mengenakan busana adat Bali) di sela acara Pidato Kenegaraan di Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). (foto: ist./dpr ri)
Senin, 16 Agustus 2021 13:55 WIB
JAKARTA - Pengajar Komunikasi Politik di Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi menilai, pakaian adat yang dikenakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden RI, Joko Widodo saat acara Pidato Kenegaraan di Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021), mencerminkan pentingnya kesatupaduan dalam penanggulangan pandemi.

"Pak Jokowi memakai pakaian adat Baduy karena kita tahu suku di Banten itu tertib menerapkan 'lockdown' dan prokes di wilayahnya. Bahkan, komunitas Baduy itu disebut-sebut zero case kasus Covid-19 hingga saat ini," kata Ari dalam rilis yang dikutip GoNEWS.co.

Tidak hanya itu, kata Ari, masyarakat adat Baduy juga banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan merawat kelestarian alam.

"Masyarakat adat baduy itu terkenal dengan kesederhanaannya. Hidup tanpa gadget, banyak jalan kaki, dan minum madu berkualitas yang bisa menaikkan imun tubuh," kata Ari.

Sementara, menurut Ari, busana adat Payas Agung yang dikenakan Puan adalah sebagai apresiasi kepada Bali sebagai provinsi yang paling cepat mencapai target vaksinasi. Cakupan vaksinasi di Pulau Dewata tersebut kini di atas 90 persen.

"Kalau pakaian adat Jokowi bermakna terapkan prokes dan hidup sehat, makna busana adat Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali," kata Ari.

Ari mengatakan, vaksinasi oleh pemerintah adalah salah satu hal yang terus diawasi Puan sebagai pimpinan lembaga DPR yang mempunyai fungsi 'checks and balances'.

"Kita tahu selama ini Puan memang concern dengan ketersediaan vaksin, pemerataan vaksin, bahkan mendorong adanya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun," ujar Ari.

"Jadi pakaian adat Payas Agung Puan itu simbol agar semua provinsi bisa mempercepat vaksinasi seperti Bali untuk mencapai herd immunity," kata Ari lagi.

Selain itu, kata Ari, busana adat Payas Agung Bali yang elegan dan penuh nilai budaya dan ekonomi, adalah simbol optimisme bagi kebangkitan wisata, budaya, dan ekonomi Pulau Dewata setelah mencapai target vaksinasi.

"Ibu Puan ingin menyampaikan bahwa setelah semua daerah mencapai target vaksinasi dan herd immunity, kita optimis roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat bisa berjalan lagi. Tidak cuma di Bali, tapi semua penjuru negeri," kata Ari.

Menurut Ari, makna baju adat Jokowi dan Puan Maharani di acara Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan, itu saling melengkapi di saat pandemi sekarang ini.

"Di balik makna simbolisasi baju adat yang dipakai ke dua tokoh ini menggambarkan rasa kebersamaan, keselarasan dan keterpaduan antara eksekutif dan legeslatif dalam menangani pandemi Covid-19," kata Ari.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kriminal, Nasional
wwwwww