Terkait Sertifikasi Tanah, Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Aspirasi Karaton Sumedang Larang

SUMEDANG - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan berupaya memperjuangkan aspirasi Karaton Sumedang Larang. Terutama mengenai sertifikasi tanah wakaf yang tak kunjung usai.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam kunjungannya ke Karaton Sumedang Larang, Sabtu (21/8/2021).

"Terkait sertifikat tanah milik keraton yang belum juga selesai, nanti kita akan dorong. Tidak janji tapi akan kami usahakan. Kami mohon surat lengkapnya dibuat secara resmi," ujar LaNyalla.

LaNyalla juga menyatakan akan mendukung penuh diadakannya Festival Keraajaan Nusantara di Karaton Sumedang Larang sebagai upaya nyata dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur kerajaan di nusantara.

"Kita juga akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pelestarian budaya melalui Keraton-keraton di daerah. Karena anggaran dalam melestarikan keraton dengan tradisi dan budayanya tidaklah kecil," jelasnya.

LaNyalla juga mendukung optimalisasi nilai ekonomi atas eksistensi Kerajaan-Kerajaan di nusantara melalui penetapan cagar budaya dan sebagai objek utama kunjungan wisata di daerah.

Ketua DPD RI hadir di Karaton Sumedang Larang bersama senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainudin (Lampung), Eni Sumarni (Jawa Barat), Habib Ali Alwi (Banten), Ahmad Nawardi (Jatim), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), TB Ali Ridho Azhari (Banten) dan Asep Hidayat (Jabar).

Juga Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Yani WS Koeswodidjoyo (Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara) dan Dr Yurisman Star (Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara).

Kepada LaNyalla dan rombongan DPD RI, Raja Karaton Sumedang Larang, Paduka Yang Mulia Sri Radya HRI Lukman Soemadisoeria mengeluhkan bahwa sertifikasi tanah wakaf KSL seluas 150 hektare, namun baru selesai 30 hektare. "Kami berharap Ketua DPD dan senator lainnya bisa mengupayakan hal itu," ucapnya.

Selain itu, Raja KSL juga meminta LaNyalla untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi terkait janji untuk merevitalisasi kerajaan-kerajan Nusantara. Janji yang disampaikan pada tahun 2018, dalam 1 tahun pemerintah akan merevitalisasi 5 kerajaan.***