Megawati Larang Kader PDIP Bicara Capres-Cawapres, Melanggar Disanksi

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menandatangani surat tentang komunikasi politik. Surat tertanggal 11 Agustus 2021 itu meminta kader tidak menanggapi isu capres-cawapres.

Dilihat Selasa (24/8/2021), surat tersebut bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021. Surat tersebut ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia.

Surat itu dibuka dengan penegasan pasal 15 huruf f AD/ART PDIP tahun 2019, yakni ketua umum bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden.

"Terhadap hal tersebut di atas, agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," bunyi surat yang ditandatangani Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Surat itu menegaskan prioritas PDIP saat ini membantu penanganan COVID-19 dan rakyat yang terdampak. Kader diminta fokus pada tugas ini.

"Skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak akibat pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader partai untuk bahu-membahu, bergotong royong membantu rakyat," ujarnya.

Bamusi PDIP: Ada yang Politisir Ceramah Gus Baha untuk Adu Domba
Dikonfirmasi, anggota DPR F-PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebut tak ada yang istimewa dari surat tersebut.

"Itu sudah lama. Sudah banyak diberitakan. Tak ada yang luar biasa. Mengikuti AD/ART (secara internal) dan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.***