Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
16 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
16 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
16 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
16 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
16 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
16 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Provinsi Miskin Masih Didominasi Indonesia Timur, DPD Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Khusus

Provinsi Miskin Masih Didominasi Indonesia Timur, DPD Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Khusus
Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma. (Foto: Istimewa)
Selasa, 24 Agustus 2021 18:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Sejumlah Kawasan Timur Indonesia masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Data BPS tersebut bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya.

Kawasan Indonesia Timur selalu menempati posisi teratas daerah termiskin. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mendesak Pemerintah membuat kebijakan afirmasi untuk daerah Indonesia Timur.

Filep mengatakan setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, dirinya berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada kawasan Indonesia Timur.

"Saya jujur ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan," kata senator Papua Barat ini.

Ia menyebut bahwa kebijakan untuk kawasan Indonesia Timur harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin nampak di Indonesia.

Filep mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa. "Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi," ujarnya.

"Kita sama-sama dorong segera Kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan," pungkas Filep Wamafma.***

wwwwww