Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Aditya Bagus Arfan Tuntaskan Misi di Pertamina Indonesian Grand Master Tournament 2024
Olahraga
14 jam yang lalu
Aditya Bagus Arfan Tuntaskan Misi di Pertamina Indonesian Grand Master Tournament 2024
2
Tak Sabar Main di Timnas Indonesia, Maarten Paes Sebut Momen Besar Jadi WNI
Olahraga
23 jam yang lalu
Tak Sabar Main di Timnas Indonesia, Maarten Paes Sebut Momen Besar Jadi WNI
3
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
Umum
11 jam yang lalu
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
4
Kadis Nakertransgi: Pemprov DKI Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Kadis Nakertransgi: Pemprov DKI Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
5
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
Umum
11 jam yang lalu
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
6
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor 'Temurun' Jadi Ajang Fun Run
Umum
11 jam yang lalu
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor Temurun Jadi Ajang Fun Run
Home  /  Berita  /  DPD RI

Cegah Oligarki, Mahyudin Minta Penguatan DPD RI

Cegah Oligarki, Mahyudin Minta Penguatan DPD RI
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. (foto: dpd)
Kamis, 26 Agustus 2021 21:44 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan, selama ini DPD RI hanya menjadi etalase politik sehingga harus ada penguatan peran.

Pentingnya penguatan peran DPD, kata Mahyudin dalam rilis yang dikutip GoNEWS.co, Kamis (26/8/2021), juga karena parlemen yang kuat masih jauh panggang dari api.

"Banyak negara-negara besar yang juga melaksanakan sistem parlemen dua kamar, tapi mereka benar-benar menjalankan secara konsisten. Kita juga punya dua kamar, tapi faktanya DPD ini belum diberikan porsi yang seharusnya," kata Mahyudin.

Jadi, lanjut Mahyudin, perlu dipikirkan bagaimana mengoptimalkan fungsi DPD untuk membangun sistem parlemen yang efektif.

Mahyudin juga menjelaskan, tidak seharusnya kekuatan parlemen hanya didominasi oleh Parpol (partai politik) di DPR RI, karena akan memunculkan oligarki. 

"Saat kita melakukan amandemen ke 3 terhadap UUD 1945 , ketika itu sebenarnya kita sudah memilih sistem bikameral, maka harusnya dijalankan dengan memaksimalkan peran DPD RI untuk mengatasi kesenjangan di daerah," kilas Mahyudin.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, DPD RI
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/