Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
10 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
10 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
12 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
12 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
12 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Optimalisasi Layanan
Ekonomi
7 jam yang lalu
Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Optimalisasi Layanan
Home  /  Berita  /  Nusantara

Cegah Oligarki, Mahyudin Minta Penguatan DPD RI

Cegah Oligarki, Mahyudin Minta Penguatan DPD RI
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. (foto: dpd)
Kamis, 26 Agustus 2021 21:44 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan, selama ini DPD RI hanya menjadi etalase politik sehingga harus ada penguatan peran.

Pentingnya penguatan peran DPD, kata Mahyudin dalam rilis yang dikutip GoNEWS.co, Kamis (26/8/2021), juga karena parlemen yang kuat masih jauh panggang dari api.

"Banyak negara-negara besar yang juga melaksanakan sistem parlemen dua kamar, tapi mereka benar-benar menjalankan secara konsisten. Kita juga punya dua kamar, tapi faktanya DPD ini belum diberikan porsi yang seharusnya," kata Mahyudin.

Jadi, lanjut Mahyudin, perlu dipikirkan bagaimana mengoptimalkan fungsi DPD untuk membangun sistem parlemen yang efektif.

Mahyudin juga menjelaskan, tidak seharusnya kekuatan parlemen hanya didominasi oleh Parpol (partai politik) di DPR RI, karena akan memunculkan oligarki. 

"Saat kita melakukan amandemen ke 3 terhadap UUD 1945 , ketika itu sebenarnya kita sudah memilih sistem bikameral, maka harusnya dijalankan dengan memaksimalkan peran DPD RI untuk mengatasi kesenjangan di daerah," kilas Mahyudin.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, Nusantara
wwwwww